Network
PR TASIKMALAYA – Di Indonesia, politik sering diidentikkan dengan laki-laki. Dimana perempuan yang turun dalam politik masih sangat minim dan berada dibawah angka 50 persen.
Stereotip ini, membuat banyak perempuan berpikir ulang ketika akan terjun dan memulai karir dalam dunia politik.
Padahal dalam hukum di Indonesia, semua warga negara Indonesia baik itu laki-laki maupun perempuan mempunyai hak yang sama dalam berpolitik.
Baca Juga: Banjir Akrab dengan Indonesia, Pakar: Cegah dari Rumah
Melihat keadaan tersebut, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Puan Maharani menegaskan bahwa kaum perempuan jangan ragu terjun ke dunia politik.
Pasalnya, Ia berpendapat, perempuan memiliki karakteristik yang sangat dibutuhkan untuk menghadapi situasi krisis.
“Saya menegaskana bahwa perempuan butuh berpolitik karena poitik butuh perempuan,” ungkap Puan saat menyampaikan sambutan dalam pembukaan acara Kongres Wanita Indonesia (Kowani) di Jakarta pada Selasa, 20 Oktober 2020.
Baca Juga: Dari Catatan Pajak, Trump Diketahui Berinvestasi untuk Mengejar Proyek di Tiongkok
Dirinya menjelaskan, kaca pembatas peran perempuan dalam berpolitik di Indonesia sudah runtuh saat Megawati Soekarnoputri menjadi perempuan pertama yang dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia pada 23 Juli 2001.
“Saat ada yang bicara bahwa peran permpuan di politik selalu dibatasi oleh glass ceiling, sesungguhnya glass ceiling politik bagi perempuan Indonesia sudah diruntuhkan di hari Ibu Megawati dilantik menjadi Presiden,” kata Dia.
Dirinya melanjutkan, sejak saat itu peran perempuan di Indonesia terus berkembng pesat.
Baca Juga: Beritakan Aksi Protes di Bangkok, PM Thailand Perintahkan Media ini Ditutup
Tercatat, saat ini banyak perempuan yang memegang peran strategis dalam setiap kegiatan pembangunan di bidang ekonomi, sosial, lingkungan hidup, olahraga, ilmu penegtahuan, riset, serta dalam bidang politik.
Diantaranya dalam bidang politik tercatat peningkatan jumlah perempuan yang terpilih menjadi anggota DPR RI.
Seperti pada periode 2014-2019 sekitar 17 persen anggota DPR adalah perempuan.
Lalu, periode 2019-2024 jumlah perempuan yang menjadi anggota DPR meningkat menjadi sekitar 21 persen.
Baca Juga: Studi Menemukan Covid-19 Mempercepat Penggantian Peran Manusia Oleh Robot di Dunia Kerja
Puan menyampaikan, jika sekarang banyak anggota perempuan DPR RI yang menempati posisi Alat Kelengkapan Dewan.
“Banyak perempuan Indonesia juga sudah berhasil menjadi kepala daerah selama ini, seperti Bu Risma di Surabaya yang saat maju di Pilkada diusung oleh PDI-Perjuangan,” lanjut Dia.
Tak hanya itu, Puan menyebutkan, banyak negara menghormati pencapaian perempuan Indonesia dalam politik. Salah satu buktinya, saat Ia menghadiri acara ‘Asia-Pasific Parliamentary Forum’ di Australian pada Januari tahun 2020 ini.
Puan melanjutkan, semua negara peserta dalam acara tersebut bertepuk tangan saat saya sebutkan bahwa Indonesia pernah memiliki Presiden perempuan dan sekarang memiliki Ketua DPR perempuan yang pertama.
Baca Juga: Puan Maharani: Jika Pilkada Ditunda, Kerja Pemda akan Lambat dan Timbulkan Ketidakpastian
Meski banyak kemajuan yang telah dicapai oleh perempuan Indonesia di berbagai bidang, namun perempuan masih menghadapi berbaga kendala yang dapat berasal dari kehidupan sosial, budaya ekonomi, maupun politik.
Dirinya menegaskan bahwa untuk mengatasi berbagai kendala yang dihadapi perempuan tersebut, dibutuhkan keputusan-keputusan politik serta kebijakan-kebijakan politik.
“Itulah mengapa perempuan butuh politik,” sebut Puan.
Terlebih, Puan menekankan, di tengah situasi pandemi Covid-19 saat-saat ini yang masih menjadi tantangan, maka Puan menilai perempuan bukan saja terdampak, namun juga berperan besar dalam usaha menangani pandemi Covid-19.
Baca Juga: KPK Periksa Pegawai Waskita Karya Terkait Proyek Fiktif
Seperti, secara global 70 persen tenaga medis terdiri dari perempuan yang saat ini menjadi ujung tombak penyelamatan nyawa manusia.
Lebih lanjut, Ia mengungkapkan, pemerintah menyebut 60 persen UMKM di Indonesia yang memproduksi hand sanitizer atau masker dimiliki atau dikelola oleh perempuan.
“Bahwa perempuan bukan kelompok yang terdampak besar Covid-19, namun perempuan juga memiliki peran besar dalam menangani Covid-19. Inilah contoh nyata dari yang saya maksud dengan politik membutuhkan perempuan,” tutup Puan.***
