Satu Tahun Pemerintahan Jokowi-Maruf, APBN 2020 Dirombak Dua Kali

- 20 Oktober 2020, 16:56 WIB
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko. /ANTARA/

"Produksi APD dalam negeri digenjot, sejumlah sekolah kejuruan, dan industri rumahan digandeng memenuhi kebutuhan. Hasilnya produksi APD saat ini mencapai 17 juta per bulan," lanjutnya.

Kemudian, perlindungan sosial mulai dari Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan sembako Jabodetabek, dan diskon listrik seluruhnya adalah Rp203,9 triliun. Pemerintah juga memberikan insentif bagi dunia usaha agar bisa mengurangi jumlah karyawan yang terkena PHK.

Senilai Rp203,9 tirilun dialokasikan untuk kebutuhan perlindungan sosial seperti program keluarga harapan atau PKH, bantuan untuk warga Jabodetabek, sereta diskon listrik.

Selain untuk kebutuhan perlindungan sosial, pemerintah juga mengalokasikan insentif untuk dunia usaha agar bisa mengurangi jumlah karyawan yang terkena PHK.

Baca Juga: Menurut Survey, Remaja di India Cenderung Tidak Nyaman Curhat Dengan Orang Tua

Hal tersebut disalurkan dalam bentuk pembebasan PPH21, restitusi PPN dan penurunan tarif badan dan stimulus lainnya sebesar Rp120,61 triliun. Khusus untuk UMKM, diberikan Rp123 triliun, untuk pembiayaan korporasi sebesar Rp53,57 triliun, dan sektoral Kementerian Lembaga dan Pemda sebesar Rp106,11 triliun.

"Dalam RAPBN, pos anggaran serupa juga dialokasikan senilai Rp169,7 triliun mengingat dampak pandemi diduga masih berjalan hingga 2021," kata Moeldoko.***

Halaman:

Editor: Tita Salsabila

Sumber: RRI


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x