Network
PR TASIKMALAYA – Polri Brigjen Awi Setiyono selaku Karo Penmas Divisi Humas Mabes Polri memberikan keterangan bahwa, sebanyak 8 orang anggota Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) resmi ditangkap.
Penangkapan tersebut bermula dari percakapan di grup WhatsApp.
“Ini terkait demo Omnibus Law yang berakhir anarkis. Patut diduga mereka-mereka itu tadi memberikan informasi yang menyesatkan, berbau SARA, dan penghasutan-penghasutan itu. Kalau rekan-rekan ingin membaca WA-nya ngeri,” ujarnya.
Baca Juga: Menaker Sudah Salurkan Subsidi Gaji ke Hampir 12 Juta Pekerja, Termin 2 akan Segera Dimulai
Awi menambahkan, isi percakapan tersebut menyulut rasa kebencian. Selain itu, terdapat pesan berisi rencana perusakan saat demonstrasi berlangsung.
“Pantas di lapangan terjadi anarki sehingga masyarakat yang mohon maaf, tidak paham betul akan tersulut. Ketika direncanakan sedemikian rupa, untuk membawa ini-itu untuk melakukan perusakan semua terpapar jelas di WA,” ujarnya.
Bareskrim Polri menangkap petinggi dan anggota KAMI, dengan total jumlah yang ditangkap sebanyak 8 orang. Anggota KAMI tersebut berasal dari Medan dan Jakarta.
Baca Juga: Menangis Saat Sampaikan Pidato, Kim Jong-un Dinilai Tengah Meminta 'Perlindungan' Rakyat
“Medan KAMI: Juliana, Devi, Khairi Amri, Wahyu Rasari Putri. Jakarta: Anton Permana, Syahganda Nainggolan, Jumhur, dan Kingkin,” jelas Awi.
Delapan anggota tersebut berasal dari Medan, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Depok, dan Tangerang Selatan.
Berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Khairi Amri anggota KAMI yang ditangkap di Medan, dia mengakui bahwa ada pesan berupa ajakan demo rusuh di WhatsApp grup KAMI Medan, agar melakukan demo seperti demo tahun 1998.
Baca Juga: Positif Terpapar Covid-19, Cristiano Ronaldo Absen di Laga Pertandingan UEFA Nations League
“Ya saya kurang kontrol itu walaupun saya sudah terakhir ini, dibuka saya baru sadar rupanya itu isinya. Itu kadang saya cuman klik aja, tidak saya baca memang, memang itu saya akui, jarang saya baca WA,” jelas Khairi.
Khairi menambahkan, tidak ada ujaran kebencian (SARA). Pesan tersebut hanya mengajak demonstran untuk mengkritisi penguasa. Khairi tidak menyangka, jika unjuk rasa berakhir rusuh.
Selain itu, Khairi mengakui bahwa dirinya tidak tahu terkait Omnibus Law, tapi pihaknya menolak UU tersebut.***
