Network
PR TASIKMALAYA - Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Presiden Indonesia ke-6 yang menjabat sejak 20 Oktober 2004 hingga 20 Oktober 2014 muncul sebagai salah satu pihak yang diduga menjadi aktor di balik demo besar-besaran dalam rangka menolak UU Cipta Kerja.
Dugaan tersebut muncul seiring dengan sikap fraksi Demokrat yang
secara tegas menolak bahkan melakukan aksi walk out dalam sidang pengesahan UU Cipta Kerja yang hingga kini masih mengundang protes dan menjadi kontroversi di kalangan masyarakat.
Berkaitan dengan hal tersebut, beberapa waktu lalu, SBY meminta negara untuk menyebut dalang yang menggerakkan, menunggangi, hingga membiayai aksi unjuk rasa tolak Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja (Ciptaker) yang berakhir ricuh di sejumlah daerah, termasuk Jakarta.
Baca Juga: BMKG Masih Temukan Titik Panas di Kalteng Meski Indonesia Masuki Musim Penghujan
Menurut SBY, jika tidak mengungkap siapa dalang kerusuhan, nanti
negara dianggap menyebar berita bohong alias hoaks.
Lewat akun Youtube pribadinya, Senin, 12 Oktober 2020, SBY
memberikan sebuah pernyataan.
"Lebih bagus kalau memang menggerakkan, menunggangi,
membiayai itu oleh negara dianggap kejahatan, melanggar hukum, dan hukum harus ditegakkan lebih baik disebutkan. Kalau tidak, nanti dikira negaranya dianggap melakukan hoaks," ujarnya.
SBY mengaku tak yakin Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, serta Badan Intelijen Negara (BIN) menuduh dirinya sebagai dalang yang
menggerakan, menunggangi, dan membiayai aksi unjuk rasa menolak Omnibus Law Ciptaker tersebut.
Baca Juga: Hindari 5 Hal Ini Agar Warna Rambut Tidak Cepat Pudar
"Hubungan saya dengan Airlangga selama ini baik, dengan Luhut juga baik, dengan BIN juga enggak ada masalah. Saya enggak yakin BIN anggap saya sebagai musuh negara," ujarnya.
Presiden ke-6 RI itu lantas meminta dalang yang diklaim menggerakkan, menunggangi, dan membiayai demonstrasi UU Ciptaker ditanya langsung kepada Airlangga, Luhut, dan BIN.
Ia meyakini, Airlangga, Luhut, dan BIN mau mengungkap pihak yang disebut menunggangi aksi pada 8 Oktober lalu tersebut.
"Saya yakin beliau kalau ditanya pers, oleh rakyat mesti mau
menjelaskan. Begitulah etika yang harus dimiliki siapapun yang sedang mengemban amanah memimpin negeri ini," katanya.
Baca Juga: Hindari 5 Hal Ini Agar Warna Rambut Tidak Cepat Pudar
Mantan ketua umum Demokrat itu mengatakan dirinya tak pernah berpikir untuk menggerakkan, menunggangi, ataupun membiayai demonstrasi Omnibus Law Ciptaker andai kata dirinya memiliki kemampuan untuk melakukan hal tersebut.
Ia mengaku tak pernah berpikir untuk melakukan langkah yang
tidak tepat.
"Andai kata saya ini punya kemampuan menggerakkan massa begitu luas di Tanah Air kemarin, andai kata saya punya uang dan uangnya banyak dan menggerakkan aksi seperti itu, saya juga tidak punya niat. Tidak terpikir untuk lakukan sesuatu yang menurut saya tidak tepat saya lakukan," ujarnya.
Baca Juga: Penemu Teori Lelang Format Baru Raih Hadiah Nobel Ekonomi 2020
Sebelumnya, pemerintah menuding ada elite politik yang mendanai dan menjadi aktor intelektual di balik aksi demonstrasi menolak Omnibus Law Cipta Kerja di sejumlah daerah Tanah Air.
Pernyataan tersebut dilontarkan Menko Polhukam Mahfud MD dan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto.
"Sebetulnya, pemerintah tahu siapa yang demo itu, kami tahu siapa yang menggerakkan, siapa sponsornya, siapa yang membiayai. Pemerintah sudah tahu siapa tokoh-tokoh intelek dibalik penggerak demo," kata Airlangga di program Squawk Box CNBC Indonesia TV, Kamis, 8 Oktober 2020.***
