Network
PR TASIKMALAYA - Kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo masih cukup tinggi di tengah ancaman pandemi Covid-19.
Hal itu terbukti dari hasil survei Voxpopuli Research Center.
"Selama setahun periode kedua Jokowi, kepuasan publik terhadap kepemimpinan Presiden masih menjulang tinggi hingga mencapai 64,7 persen," kata Direktur Eksekutif Voxpopuli Research Center Dika Moehamad dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Senin 5 Oktober 2020.
Baca Juga: Dinilai Mengesampingkan Perlindungan Rakyat, UU Cipta Kerja Disebut sebagai Undang-Undang Berbahaya
Dika menuturkan kebijakan yang diambil Presiden untuk menangani Covid-19 masih menjadi opsi terbaik.
Sebagai catatan, Presiden telah menerapkan sejumlah langkah, seperti Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), pemberian bansos, hingga pembukaan kegiatan ekonomi secara bertahap.
“Meski demikian, masih ada sebanyak 30,6 persen yang menyatakan tidak puas. Masih terus naiknya kurva penambahan kasus positif hingga kesulitan ekonomi akibat dampak PSBB menjadi titik kelemahan Presiden Jokowi," katanya.
Sementara itu, sisanya 4,7 persen tidak tahu atau tidak menjawab.
Baca Juga: Tanggapi Aksi Mogok Buruh Soal UU Cipta Kerja, Ida Fauziyah: Tolong Lihat dan Baca Kembali Aturannya
Selain survei yang dilakukan kepada Presiden Republik Indonesia, survei Voxpopuli Research Center melakukan survei terkait dengan tingkat kepuasan publik kepada kinerja menteri.
Di tengah tingginya kepuasan terhadap Presiden, catatan perlu diberikan kepada para pembantu di kabinet.
Setidaknya ada sembilan menteri yang dipandang publik kinerjanya paling buruk dengan penilaian di bawah 1 persen.
"Termasuk di antara sembilan menteri dengan kinerja terburuk adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim (0,9 persen), Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo (0,7 persen), dan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto (0,1 persen)," papar Dika.
Baca Juga: Patut Dicoba! 5 Buah Ini Ampuh Jaga Imunitas Tubuh
Yang ironis, Dika mencontohkan peran Terawan yang seharusnya menjadi sentral dalam krisis kesehatan dinilai tidak optimal.
Upaya mengendalikan Covid-19 dilakukan oleh Gugus Tugas atau kini berubah menjadi Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KCPEN).
Sementara itu, masuknya Nadiem yang sukses membangun start-up berstatus unicorn masih dipertanyakan kinerjanya.
Publik menilai belum ada gebrakan berarti, terlebih di tengah kegiatan sekolah yang terhenti dan kesulitan masyarakat untuk pembelajaran daring.
Baca Juga: Patut Dicoba! 5 Buah Ini Ampuh Jaga Imunitas Tubuh
Edhy Prabowo dikenal kontroversinya dengan mengizinkan ekspor lobster dan lembek dalam mengatasi illegal fishing.
Menurut Dika, keputusan Edhy membalikkan kebijakan keras menteri sebelumnya dinilai publik sebagai keputusan yang tidak tepat.
Menteri-menteri lain yang dinilai buruk adalah Menteri Agama Fachrul Razi (0,8 persen), Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki (0,5 persen), Menteri Pariwisata Wishnutama (0,4 persen), dan Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziah (0,3 persen).
Berikutnya, Menteri Sosial Juliani P. Batubara (0,3 persen) dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak I Gusti Ayu Bintang Darmawati (0,2 persen).
Baca Juga: DBH Sawit dan UU Produk Halal Jadi Bahasan Utama DPD saat Temui Jokowi
Selebihnya masih ada sejumlah nama lain yang hanya dinilai 0,1 persen dan tidak tahu/tidak menjawab 3,0 persen.
"Sebaliknya, sejumlah menteri dinilai berkinerja terbaik, yaitu Menteri Keuangan Sri Mulyani (25,3 persen), Menteri BUMN Erick Thohir (18,8 persen), dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno (13,0 persen)," kata Dika.
Menjelang setahun pemerintahan periode kedua, Jokowi sebaiknya mengevaluasi kabinet.
"Sebanyak 72,8 persen setuju dilakukan reshuffle kabinet terhadap menteri-menteri yang kinerjanya buruk, hanya 22,3 persen yang tidak setuju, dan 4,9 persen tidak tahu/tidak jawab," tutur Dika.
Baca Juga: Simak! Berikut Ini Rekomendasi Jadwal Pemeriksaan USG Ibu Hamil
Survei Voxpopuli Research Center dilakukan pada tanggal 11 sampai dengan 20 September 2020 melalui telepon kepada 1.200 responden yang diambil secara acak dari survei sebelumnya sejak 2019.***
