Network
PR TASIKMALAYA - Terkait dengan beberapa wilayah kota ataupun kabupaten di Republik Indonesia yang berada dalam kekhawatiran penyebaran Covid-19, Jakarta memutuskan untuk melakukan PSBB.
Namun, Presiden Joko Widodo (Jokowi) berharap tidak ada suatu pemerintah provinsi atau kabupaten kota, memukul rata angka penyebaran di daerahnya, sehingga memutuskan untuk menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) secara ketat.
Jokowi kembali mengatakan bahwa intervensi berbasis lokal perlu dilakukan pemerintah provinsi, atau kabupaten kota, dalam menerapkan kebjakan memutus rantai virus corona.
Baca Juga: Tentara Armenia Serang Azerbaijan, Ilham Aliyev: Siapapun yang Mengintimidasi Akan Menyesal!
"Ini perlu saya sampaikan kepada komite bahwa intervensi berbasis lokal ini agar disampaikan kepada provinsi, kabupaten/kota," kata JokowI, saat memberikan pengarahan, dalam rapat terbatas bertopik pembahasan Laporan Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional di Istana Merdeka, kompleks Istana Kepresidenan, Senin 28 September 2020.
Ia mengatakan intervensi lokal yang dimaksud adalah pembatasan sosial berskala mikro (PSBM), misalnya di tingkat RT, RW, kantor, atau pondok pesantren yang dianggap lebih efektif menekan angka penularan.
"Saya kira itu lebih efektif. Mini lockdown yang berulang itu akan lebih efektif," jelasnya.
Baca Juga: Jokowi Disebut Lakukan Penghinaan terhadap HAM Soal Tim Mawar, PPP 'Mati-matian' Beri Pembelaan
"Jangan sampai kita generalisir satu kota, atau satu kabupaten apalagi satu provinsi. Ini akan merugikan banyak orang," tambahnya.
