Network
PR TASIKMALAYA - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Arief Budiman terkonfirmasi Covid-19.
Desakan untuk menunda pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 pun kembali menyeruak.
Direktur Eksekutif Perludem, Khoirunnisa mengatakan, opsi menunda Pilkada yang rencananya bakalan berlangsung pada tanggal 9 Desember 2020 mendatang merupakan hal pilihan yang sangat rasional.
Baca Juga: Batasi Aktivitas Masyarakat, Pemkot Bandung Terapkan Sistem Buka Tutup Jalan
Sebab pandemi Covid-19 hingga belum menunjukkan tanda-tanda akan berakhir.
"Tentu pilihan menunda pilkada adalah pilihan yang ideal, jangan sampai semakin membahayakan," katanya dalam sebuah diskusi virtual, Jumat 18 September 2020.
Perlu diketahui, sebelum Arief Budiman dinyatakan positif, salah satu komisioner KPU, Evi Novida Ginting juga telah dinyatakan positif Covid-19.
Terkait itu, Khoirunnisa bilang virus tersebut dapat menjangkiti siapa saja. Baik itu para penyelenggara pemilu, maupun masyarakat pemilih itu sendiri.
Baca Juga: Akan Berulang Tahun Bulan Depan, Ibunda dari Indra Bruggman Wafat di Hari Jumat
"Situasi pandemi ini memang masih jauh dari garis finish. Virus ini bisa mengenai siapa saja," tekannya, dikutip dari sitsu RRI.
Lebih lanjut ditegaskannya, bahwa menunda pelaksanaan Pilkada bukan berarti gagal menjalankan demokrasi.
Karena pada dasarnya demokrasi di Indonesia, bahkan di dunia ini memang tengah menghadapi situasi yang luar biasa genting.
"Apakah mungkin ditunda? Jawabannya ya mungkin. Karena di Perppu 2/2020 yang sekarang di undnagkan menjadi UU 6/2020 membuka kemungkinan itu,” ucapnya.
Baca Juga: Warga Kecamatan Tetangga Juga Hibah Tanah Untuk Pembuatan Jalan TMMD Reguler Brebes
Khoirunnisa menjelaskan jika ternyata situasinya memburuk, bencana non-alamnya semakin memburuk memang bisa ditunda.
Ia menegaskan penundaan penyelenggaraan Pilkada bisa dilakukan secara menyeluruh maupun parsial, apabila memang ditunda keseluruhan Pilkada di 270 daerah maka KPU harus mendapat persetujuan DPR dan pemerintah.
Sementara untuk opsi penundaan Pilkada secara parsial sudah diatur sebagaimana Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada.
Diketahui sebelumnya Arief Budiman dinyatakan positif ketika dirinya melakukan swabtest pada 17 September 2020 sebagai syarat mengikuti rapat di Istana Negara Bogor pada 18 September 2020.***
