Network
PR TASIKMALAYA - Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK), Jimly Asshidiqie, menjelaskan bahwa ada sepuluh permasalahan pokok dalam laporan dugaan pelanggaran kode etik oleh Mahkamah Konstitusi (MK).
"Jadi yang anda (pelapor) persoalkan hari ini, (pertama), utamanya itu soal hakim tidak mengundurkan diri padahal dalam perkara yang dia punya kepentingan, perkara yang dia punya hubungan keluarga," ucap Jimly dalam sidang pemeriksaan pelapor pelanggaran kode etik hakim konstitusi di Gedung MK, Jakarta, pada Rabu, 1 November 2023, seperti dikutip oleh PikiranRakyat-Tasikmalaya.com dari Antara.
Poin kedua terdapat pada Hakim Konstitusi yang dilaporkan karena berbicara di ruang publik mengenai substansi materi perkara yang sedang diperiksa. Poin ketiga, laporan didasarkan karena hakim MK yang mengungkapkan dissenting opinion atau perbedaan pendapat terkait substansi materi perkara yang sedang diperiksa.
"Jadi dissenting opinion itu kan perbedaan pendapat tentang substansi, tapi di dalamnya juga terdapat keluh kesah yang menggambarkan ada masalah dalam mekanisme pengambilan keputusan. Padahal itu adalah internalnya," jelasnya.
Poin keempat terletak pada anggapan bahwa hakim MK telah melakukan pelanggaran kode etik karena membicarakan permasalah internal ke pihak luar, sehingga dapat menimbulkan ketidakpercayaan publik kepada MK.
Baca Juga: MK Disidangkan MKMK, Jimly Asshidiqie Tegaskan 3 Poin Sanksi Pelanggaran Kode Etik
Poin kelima, menurut Jimly Asshidiqie hakim Konstitusi dilaporkan karena dinilai melanggar prosedur registrasi yang diduga dilakukan atas perintah hakim MK.
Poin keenam mengenai pembentukan MKMK yang dinilai lambat, padahal sudah diperintahkan oleh undang-undang. Poin ketujuh, hakim MK dilaporkan karena mekanisme pengambilan keputusan dinilai kacau.
Poin ke delapan, hakim MK dinilai menjadi alat politik praktis. Poin kesembilan, hakim Konstitusi dilaporkan juga karena terdapat permasalahan internal yang diketahui pihak luar.
