Network
PR TASIKMALAYA - Tidak hanya Menteri Keuangan Sri Mulyani, Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin juga menegaskan sikap oknum Aparatur Negara yang memamerkan gaya hidup mewah dapat menyebabkan hilangnya kepercayaan publik.
Wapres menyampaikan tanggapan tersebut usai maraknya pemberitaan tentang gaya hidup mewah dari seorang Pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan keluarganya yang mendapatkan banyak kecaman dari publik.
Ma'ruf Amin menghimbau jika kepercayaan publik adalah amanah yang harus dijaga bagi para Aparatur Negara guna mencapai kesejahteraan bersama.
Hal itu diungkapkan Ma'ruf Amin saat meninjau posyandu Siola Matahari di Mamuju, Sulawesi Barat, pada Jumat, 24 Februari 2023.
Baca Juga: Tak Dipecat, Rafael Alun Trisambodo Pilih Mundur dari ASN Ditjen Pajak
"Jangan sampai ada ketidakpercayaan masyarakat terutama mereka yang membayar pajak kepada pemerintah, kemudian mereka wah mereka menjadi ada ketidakpercayaan karena pajak yang dibayarkan digunakan oleh orang per orang. Saya kira itu penting," kata dia pada Jumat, dikutip dari ANTARA.
Ma'ruf Amin juga menyampaikan jika gaya hidup sederhana penting untuk diaplikasikan pada semua tingkat kehidupan masyarakat sehingga letupan-letupan yang dipicu akibat kesenjangan sosial dapat diminimalisir.
"Mengenai masalah hidup sederhana, Saya kira itu harus menjadi gaya hidup para pejabat dari atas sampai bawah jangan sampai hidup itu berlebihan," imbuhnya.
Ma'ruf Amin juga mendukung penuh atas tindakan cepat dan juga tegas yang dilakukan Menkeu Sri Mulyani dalam menyikapi kejadian ini di tingkat jajarannya.
Baca Juga: Hindari Minuman Ini jika Kamu Ingin Jaga Kesehatan Otak, Salah Satunya Milkshake
"Saya kira tindakan Bu Menteri Keuangan itu sudah benar ya, kalau ada pejabat yang memamerkan hidup hedonis itu perlu diingatkan ya kepercayaan masyarakat itu penting karena itu kalau ada pejabat bergaya hidup mewah tindakan Bu menteri tepat sekali," ungkapnya
Kemudian Ma'ruf Amin dalam penutupan akhir persnya berpesan, sebagai upaya menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah khususnya di bidang keuangan dan juga pajak perlu adanya transparansi dan literasi tentang pemanfaatan dana pajak yang tepat diimplementasikan untuk kepentingan rakyat.
"Pajak yang sudah dibayarkan oleh masyarakat, itu memang dimanfaatkan untuk pelayanan masyarakat, apa itu sekolah, jalan,inspratuktur,bansos, dan semua untuk kepentingan masyarakat," pungkasnya.***
