Network
Pada Nomor 133/HUK/2022 tertanggal 5 Juli 2022, mengenai pencabutan Izin Penyelenggaraan Pengumpulan Sumbangan Kepada Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT).
Kemudian, berlandaskan ketentuan pada Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah nomor 29 Tahun 1980, mengenai Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan.
Dalam pasal ini, tercantum pembiayaan usaha pengumpulan sumbangan sebanyak-banyaknya 10 persen dari hasil pengumpulan sumbangan.
Sementara, Presiden ACT Ibnu Khajar menyampaikan pernyataan klarifikasinya.
Ia mengatakan, bahwa ACT menggunakan rata-rata 13,7 persen dari dana hasil pengumpulan uang atau barang dari masyarakat sebagai dana operasional.
Baca Juga: Tes Psikologi: Objek yang Pertama Dilihat Ungkap Trauma Masa Kecil yang Paling Menakutkan
"Angka 13,7 persen tersebut tidak sesuai dengan ketentuan batasan maksimal 10 persen," tutur Ibnu Khajar.
"Sementara itu, PUB Bencana seluruhnya disalurkan kepada masyarakat tanpa ada biaya operasional dari dana yang terkumpul," lanjutnya.
Selanjutnya, ia mengatakan, bahwa pemerintah responsif terhadap hal-hal yang meresahkan masyarakat.
