Network
Revisi tersebut membawa rancangan tersebut sejalan dengan Undang-Undang Kesehatan Indonesia tahun 2009.
Apa yang akan terjadi setelah KUHP baru disahkan?
Para ahli mengatakan bahwa bahkan dengan revisi, masih ada reaksi balik ketika KUHP baru disahkan.
Dilansir PikiranRakyat-Tasikmalaya.com dari Al Jazeera, Berlian Simarmata, dosen hukum pidana di Universitas Katolik Santo Thomas Medan, mengatakan bahwa kritik bisa datang dari beberapa sumber yang berbeda, yang mungkin menyebabkan draf tersebut belum dirilis secara lengkap.
Baca Juga: Chris Hemsworth Sebut Thor: Love and Thunder Mungkin Jadi Film Marvel Terakhirnya
“Jika kita mengambil contoh komunitas LGBT, kelompok agama mungkin tidak puas jika tidak ada pasal dalam undang-undang baru yang secara khusus menjadikan gay sebagai kejahatan, sehingga pemerintah bisa khawatir dengan RUU dari kedua belah pihak,” ungkap Berlian.
KUHP dapat digugat ke Mahkamah Konstitusi jika dianggap tidak mengikuti prosedur yang benar sebelum disahkan, termasuk mengupayakan partisipasi publik yang relevan dan transparan.
Serikat pekerja menentang Undang-Undang Penciptaan Lapangan Kerja (UU Cipta Kerja) di Indonesia dengan cara yang sama setelah disahkan pada Oktober 2020.
Undang-undang tersebut dianggap “tidak konstitusional” pada November 2021 dengan pemerintah diberi waktu dua tahun untuk memperbaiki undang-undang tersebut atau berisiko menjadi tidak sah secara permanen.
Baca Juga: Bocoran dan Link Nonton Yumi's Cells 2 Episode 3-4, Tayang Hari Ini!
