Network
PR TASIKMALAYA - Ketua DPR RI Puan Maharani mengkritik kebijakan Menteri Tenaga Kerja (Menaker), Ida Fauziyah terkait Jaminan Hari Tua (JHT).
Puan Maharani mengkritik Menaker yang mengeluarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) No. 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat JHT.
Puan Maharani mengatakan bahwa peraturan yang dikeluarkan Menaker terkait JHT tidak sensitif terhadap keadaan masyarakat.
Padahal menurut Puan Maharani, dana JHT adalah kumpulan dari potongan gaji para pekerja bukan dana dari pemerintah.
Baca Juga: Tes Psikologi: Anjing atau Kucing? Jawabanmu Ungkap Bahwa Kamu Orang yang Bertanggung Jawab
Sehingga, Puan Maharani menyampaikan bahwa JHT adalah hak para pekerja masing-masing.
"Perlu diingat, JHT bukanlah dari dana pemerintah, melainkan hak pekerja pribadi karena berasal dari kumpulan potongan gaji teman-teman pekerja, termasuk buruh," katanya seperti dikutip PikiranRakyat-Tasikmalaya.com dari Antara pada Senin, 14 Februari 2022.
Meskipun dianggap tidak sensitif, Ketua DPR RI itu mengatakan bahwa kebijakan terkait JHT sudah sesuai.
"Kebijakan itu sesuai untuk peruntukan JHT. Namun, kurang sosialisasi dan tidak sensitif terhadap keadaan masyarakat, terutama pekerja," ungkapnya.
Baca Juga: Dua Hashira akan Memulai Debutnya Pada Kimetsu no Yaiba Season 3, Siapa Sajakah Mereka?
