Network
PR TASIKMALAYA - Deputi I Kepala Staf Kepresidenan Febry Calvin Tetelepta menyebut, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan membangun 2.500 hunian ASN, TNI, dan Polri di Ibu Kota Negara (IKN).
Menurut Febry, Kementerian PUPR siap membangun 2.500 hunian untuk ASN, TNI, dan Polri di Ibu Kota Negara (IKN) dalam rapat koordinasi.
"Dalam rapat koordinasi Kementerian PUPR menyampaikan kesiapan guna membangun 2.500 unit hunian," ucap Febry pada Kamis, 3 Februari 2022 seperti dikutip PikiranRakyat-Tasikmalaya.com dari ANTARA.
Febry mengungkapkan, pembangunan hunian untuk untuk ASN, TNI, dan Polri di Ibu Kota Negara (IKN) tersebut merupakan tahap awal.
Baca Juga: Cek Keberuntunganmu, Gambar yang Kamu Pilih Hadirkan Nasehat Terbaik Bagimu
"Untuk pemindahan ASN, dan anggota TNI-Polri tahap awal di kawasan IKN," lanjut Febry.
Menurutnya, pembangunan hunian untuk untuk ASN, TNI, dan Polri di Ibu Kota Negara (IKN) sebanyak 2.500 unit, karena menyangkut masalah pembiayaan.
“Pembiayaan (Kementerian) PUPR hanya cukup untuk 2.500 hunian," ujar Febry.
Pihaknya mengungkapkan, rencana jumlah ASN, TNI, dan Polri yang akan dipindahkan ke Ibu Kota Negara (IKN) di tahap awal sebanyak 7.687 orang.
Baca Juga: Anies Minta Stop PTM 100 Persen di Jakarta, Hidayat Nur Wahid: Segeralah Disetujui
"Sedangkan pemindahan ASN, termasuk TNI-Polri pada tahap awal, sebanyak tujuh ribu lebih personel," lanjutnya.
Jumlah tersebut memiliki rincian 1.971 ASN, 5.716 personel TNI dan Polri, termasuk Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres), Badan Intelijen Negara (BIN), dan jajaran lain.
"Jumlah itu masih belum final karena belum ada keputusan secara resmi," kata Febry.
KSP juga diketahui akan mendorong segera ada ketetapan, terkait jumlah ASN, TNI, dan Polri yang akan dipindahkan ke Ibu Kota Negara (IKN).
Baca Juga: Tips Kesehatan: Bagaimana Agar Puasa Selama Bulan Ramadhan Tetap Berenergi dan Tetap Sehat
"Karena ini nanti, menyangkut pembagian berapa yang berkantor di sharing office, dan berapa yang tersebar," lanjut Febry.
Sementara itu, pihaknya memastikan kendala pembiayaan pembangunan hunian tak akan menjadi hambatan, salah satunya melalui Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
"Pemerintah tengah merumuskan skema pembiayaan lain, bisa dengan KPBU, serta melalui pemberdayaan peran swasta, dan BUMN," lanjutnya.***
