Network
PR TASIKMALAYA - Pakar hukum tata negara, Refly Harun menyampaikan bahwa saat ini di kabinet Presiden Jokowi, semakin banyak jabatan hantu.
Hal ini disampaikan Refly Harun sebagai tanggapan atas penandatangan Kepres yang dilakukan oleh Presiden Jokowi.
Refly Harun menanggapi Kepres yang ditandatangani Presiden Jokowi mengenai diadakannya lagi jabatan-jabatan hantu.
Jabatan hantu yang dimaksud Refly Harun adalah jabatan yang diberikan untuk wakil menteri di kabinet Presiden Jokowi.
Baca Juga: Link Live Streaming Dewa United vs PSIS, Semifinal Liga 2 Malam Ini
Menurut pendapat Refly Harun, jabatan wakil menteri yang akan diberikan oleh Presiden Jokowi ini tidak jelas.
"Engga jelas ya, kenapa Presiden Jokowi memperbanyak jabatan-jabatan wakil menteri. Mungkin mau bagi-bagi jabatan di akhir masa pemerintahannya.
"Bagi yang tidak dapat, misalnya," tutur Refly Harun, dikutip PikiranRakyat-Tasikmalaya.com dari Youtube Refly Harun, pada 27 Desember 2021.
Refly Harun menduga bahwa pada akhir masa jabatannya, Presiden Jokowi seperti ingin mengakomodir semua orang untuk mengisi jabatan di kabinetnya.
Dia juga menyampaikan bahwa pembagian jabatan wakil menteri ini adalah dampak dari presidential threshold.
"Karena dari awal Presiden mengambil semua partai politik untuk mendukungnya atau partai politiknya yang mendekat," ujar Refly Harun.
Karena sebelumnya pada masa kepemimpinan Presiden Jokowi, pernah terjadi insiden relawan yang mengancam membubarkan organisasi pendukung Jokowi.
Hingga akhirnya, relawan tersebut diberi posisi wakil menteri, dan semenjak saat itu tidak lagi terdengar kisruh pembubaran organisasi pendukung Presiden Jokowi.
Baca Juga: Nora Alexandra Curhat Soal Suami, Istri Jerinx: Merasa Terlantar Menjadi Istri
Refly Harun menyebutkan dengan pembagian jabatan wakil menteri ini, kesannya Presiden Jokowi ingin menutupi ketidakmampuan Menteri di kabinetnya namun tidak bisa di reshuffle.
Refly Harun juga mengungkap alasan kenapa menteri tersebut tidak bisa di reshuffle, mungkin karena dia adalah titipan oligarki atau pemimpin sebuah partai politik.
"Karena barangkali menjelang akhir masa pemerintahan banyak yang mengeluh. Makannya kemudian dibuatlah jabatan-jabatan seperti itu," ucap Refly Harun.***
