Network
PR TASIKMALAYA – Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno memberi kabar gembira bagi para wisatawan.
Sehubungan dengan peraturan pemerintah yang kembali mengizinkan penggunaan hasil tes antigen untuk bepergian.
Sandiaga Uni mengatakan bahwa adanya aturan anyar pemerintah tersebut dapat mengurangi beban masyarakat untuk bepergian.
Baca Juga: Mobil Rombongan Ustaz Zacky Mirza Alami Kecelakaan di Perjalanan Dakwah, Mobilnya Terbalik
Hal tersebut mengingat biaya untuk tes PCR yang cukup mahal.
Dikutip PikiranRakyat-Tasikmalaya.com dari portingan Instagram Sandiaga Uno Senin, 01 November 2021.
"Tentang tes antigen untuk untuk perjalanan di Jawa-Bali kita harapkan menjadi salah satu bagian dari testing dan tracing," kata Sandiaga Uno dalam postingan Instagramnya.
Baca Juga: Lirik dan Terjemahan November Rain dari Guns N’ Roses, Selalu Diingat di Bulan November
"Keputusan untuk menggunakan (Antigen) agar tidak membebani masyarakat, tapi juga pada saat bersamaan mengendalikan Covid-19," ujar Sandiaga menambahkan.
Dikutip PikiranRakyat-Tasikmalaya.com dari Pikiran Rakyat, Muhadjir Effendy selaku Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan juga menyampaikan hal serupa.
Dia mengatakan bahwa perjalanan udara untuk wilaya Jawa-Bali dapat memakai tes antigen.
Baca Juga: Lowongan Kerja Jasa Marga, Minimal Lulusan S1, Berikut Kualifikasinya
"Perjalanan akan ada perubahan yaitu wilayah Jawa-Bali, perjalanan udara tidak lagi harus pakai tes PCR, tapi cukup pakai tes antigen," kata Muhadjir.
"Sama dengan yang diberlakukan di wilayah luar Jawa non Bali," ucap Menko PMK itu.
Dengan demikian semua penerbangan domestik di Tanah Air sudah tidak mewajibkan syarat PCR untuk penumpangnya, cukup dengan tes antigen.
Baca Juga: Ikatan Cinta 2 November 2021: Akibat Propaganda Iqbal, Elsa Dipindahkan Kembali ke Penjara
Muhadjir juga mengatakan tak diwajibkannya tes PCR untuk penerbangan Jawa-Bali itu adalah atas usulan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.
"Sama dengan yang sudah diberlakukan wilayah luar Jawa dan Bali, sesuai dengan usulan Bapak Mendagri," ujar Muhadjir.***
