Network
Mujiyono kemudian menjelaskan, bahwa saat ini realisasi PAD DKI Jakarta masih rendah. Bahkan per bulan Mei lalu, realisasi PAD kurang lebih hanya 18 persen.
“Sekarang berbeda dengan dulu ketika Maret 2021 (awal pandemi), DKI uangnya ada, belum lagi ada dana cadangan daerah Rp1,4 triliun, itu saya bilang cukup dan bisa dilakukan PPKM ekstra ketat atau lockdown atau apapun namanya,” jelas Mujiyono.
Mujiyono kemudian menyarankan, agar kebijakan penerapan PPKM Darurat perlu diimbangi juga dengan neraca keuangan daerah setempat.
“Artinya, kalau angka-angka digeser, bagaimana dengan cash flow DKI? Tetap yang jadi pertimbangan adalah realisasi PAD,” kata Mujiyono.
Selain Mujiyono, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan juga buka suara terkait dengan penerapan PPKM Darurat.
Baca Juga: Tes Air Liur Lebih Akurat dari Antigen, Kalbe Farma: Tidak Perlu Colok Hidung
Menurut keterangan Anies Baswedan, rapat mengenai PPKM Darurat masih dalam tahap difinalisasi utamanya oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan dan jajarannya.
Anies Baswedan menambahkan, ke depannya aturan tersebut akan dibuat kriteria.
Kriteria yang dimaksud Anies Baswedan adalah kriteria wilayah seperti kabupaten atau kota, yang nantinya akan mengacu kepada kriteria tersebut.
