Network
Mereka kesulitan untuk mengurus layanan kesehatan seperti BPJS Kesehatan dan bantuan sosial dari pemerintah.
Para transgender kerap mendapat hambatan saat mengurus layanan publik terkait administrasi kependudukan.
Baca Juga: Rela Bantu Sesama, V BTS Gunakan Pengaruhnya Untuk Bantu 6 Bisnis Kecil-kecilan Ini
Kebanyakan dari mereka merasa dirinya miskin dan malu sehingga tidak mendapatkan bantuan sosial bagi keberlangsungan hidupnya.
Pemerintah melalui Kemendagri berupaya memberikan layanan bagi siapapun dan tanpa diskriminasi.
Proses awal untuk menjalankan program tersebut yaitu dengan mendata 112 transgender yang ada di Jabodetabek.
Baca Juga: KRI Nanggala 402 Tenggelam, Sandiaga Uno: Duka Cita yang Mendalam untuk 53 Patriot Bangsa
Data awal para transgender yang akan disimpan di database kemendagri meliputi nama asli (bukan nama panggilan), tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, nama ibu, dan nama bapak.
Bagi para transgender yang memiliki KTP-el lama, akan dilakukan verifikasi oleh Dukcapil melalui database.
Setelah data baru dan lama sinkron, Dukcapil akan mencetak KTP-el baru bagi para transgender.***
