Sehingga baginya, wacana radikalisme itu yang menyebabkan indeks demokrasi Indonesia menurun.
“Ini yang bikin demokrasi RI jeblok ke rangking 102,” ungkap Fadli Zon.
Diketahui Sebelumnya, Tjahjo Kumolo mengungkapkan banyak kehilangan PNS pintar karena terpapar radikalisme.
Padahal menurutnya, PNS tersebut dapat menduduki jabatan sebagai kepala badan atau lembaga.
Hal itu disampaikannya pada acara rilis hasil survei LSI: Urgensi Reformasi Birokrasi tentang Persepsi Korupsi, Demokrasi, dan Intoleransi di kalangan PNS pada Minggu, 18 April 2021 secara daring.
Baca Juga: Tanggapi Kemenangan Chelsea dan Barcelona, Coach Justin: Semua Meremehkan Barca
“Kami banyak kehilangan orang-orang pintar, yang seharusnya dia bisa duduk di eselon 1, eselon 2, (dan atau) menjadi kepala badan atau lembaga,” ujar Tjahjo Kumolo, dikutip PikiranRakyat-Tasikmalaya.com dari kanal YouTube LSI.
“Tapi dalam TPA ada terpapar masalah-masalah radikalisme dan terorisme,” sambungnya.
Tjahjo Kumolo pun mengungkapkan bahwa kementeriannya sudah mengantongi bukti PNS yang terpapar radikalisme.