Network
Sejauh ini dikatakan olehnya, bahwa kisruh yang terjadi pada Partai Demokrat tersebut merupakan masalah internal Partai.
"Dari sisi Kemenkumham, kami masih melihat itu sebagai masalah internal Demokrat," kata Yasonna Laoly.
Baca Juga: Memiliki Tanda yang Berbeda, Kenali 4 Gejala Stroke dan Dampak yang Bakal Ditimbulkan
Hingga kini diberitahukan bahwa belum ada pihak atau kelompok KLB Deli Serdang yang menyerahkan dokumen apapun kepada Kemenkumham.
Namun begitu jika nanti datang pihak KLB Deli Serdang yang mendatangi Kemenkumham, maka pihaknya merujuk pada AD/ART Partai Demokrat dan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
Seperti diketahui bahwa Ketum Partai Demokrat AHY pada Senin, 8 Maret 2021 kemarin menyambangi Kemenkumham yang diterima oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Cahyo R. Muzhar.
Baca Juga: Tiba-tiba Ucapkan Terima Kasih, Annisa Pohan: Bagaimana dengan Rakyat Kecil?
Saat kedatangannya ke Kemenkumham bersama jajaran pengurus pusat dan ketua DPD dari 34 provinsi, AHY dikabarkan membawa sejumlah dokumen terkait AD/ART Partai Demokrat dan SK Pengangkatan ketua DPD 34 Provinsi serta DPC dari 514 kabupaten/kota.
"Saya hadir hari ini dengan niat yang baik untuk menyampaikan surat resmi kepada Menteri hukum dan Hak Asasi Manusia dan tentu jajaran Kemenkumham untuk menyampaikan keberatan," kata AHY saat menyambangi Kemenkumham.
"Berkas-berkas ini untuk melengkapi semua data dan fakta yang kami kumpulkan bahwa apa yang terjadi di Deli Serdang tidak sah dan tentunya tidak memiliki kekuatan hukum apapun," kata AHY menambahkan.
