Network
“Saya tidak setuju jika Moeldoko sudah KSP dilarang rangkap jabatan sebagai Ketua Umum Partai, karena Presiden Jokowi sendiri yang memberi contoh,” kata Refly Harun.
“Sebelumnya pada periode pertama jabatan Presiden Jokowi meminta untuk kabinet-kabinet tidak rangkap jabatan di Partai Politik,” ujar Refly Harun.
Dalam pernyataan lainnya, Refly Harun pun menilai bahwa jika Moeldoko menginginkan kekuasaan di Partai Demokrat, maka harus dapat menanggalkan urusannya di KSP.
“Namun, Jokowi sendiri yang terjebak dalam obrolannya sendiri, yang akhirnya Ketua Umum di Partai Politik menjabat di pemerintahan,” ucap Refly Harun.
Baca Juga: Banyak yang Seret Presiden Jokowi, Ali Mochtar Ngabalin: KLB Demokrat adalah Urusan Remeh Temeh
Baca Juga: Soal Kisruh KLB Partai Demokrat, AHY Akui Akan Memaafkan, Asal Moeldoko Lakukan Hal Ini
Baca Juga: Sarankan Moeldoko Bentuk Partai Baru, Christ Wamea: Namanya Partai Buzzer Indonesia
“Kalau menurut saya terlebih melihat desakan dari Gerindra, kalau dia ingin berjuang untuk mendapatkan posisi di Partai Demokrat berarti harus menanggalkan jabatan di KSP,” kata Refly Harun.
Begitu pun sebaliknya, Refly Harun yakin bahwa hal tersebut salah satu upaya untuk meyakinkan warga atas ketidak terlibatannya Istana dengan Moeldoko yang mengambil alih Partai Demokrat.
