Network
PR TASIKMALAYA- Kemelut yang saat ini terjadi di dalam tubuh Partai Demokrat hingga puncaknya tejadi Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang, Sumatera Utara turut juga disoroti oleh Ekonom senior Rizal Ramli.
Rizal Ramli dalam cuitan di akun media sosial Twitter pribadinya mengaku prihatin dengan nasib yang kini menimpa partai berlambang bintang mercy tersebut setelah adanya kudeta dalam KLB Demokrat pada Jumat, 5 maret 2021 itu.
Dalam unggahannya itu, Rizal Ramil yang pernah menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Maritim ini mengungkapkan telah terjadi pengambilalihan secara paksa (hostile takeover) terhadap partai besutan SBY itu melalui KLB Demokrat tersebut.
Baca Juga: Waspada Pengaruh Ponsel yang Dapat Merusak Kualitas Tidur Hingga Sebabkan Kecelakaan
Seperti diketahui, gelaran KLB tersebut dimotori oleh salah satu dari tujuh kader partai Demokrat yang sebelumnya dipecat oleh Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Jhoni Allen Marbun.
Berdasarkan hasil KLB Demokrat itu, menetapkan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko terpilih sebagai Ketua Umum Partai Demokrat 2021-2025, serta Marzuki Alie sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat.
Sebagaimana diberitakan galamedia.pikiran-rakyat.com dalam judul artikel "Sebut Ada Hostile Takeover Partai Demokrat, Rizal Ramli: Partai Keluarga Sulit Dapat Loyalitas Tanpa Fulus", padahal saat ini jabatan Ketua Umum masih diduduki oleh Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), putra sulung Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Baca Juga: Tanggapi Cuitan Mahfud MD, Ernest Prakasa: yang Jadi Masalah Bukan KLB Prof, Tapi Ketua Barunya
Menurut Rizal Ramli, memang kebanyakan partai saat ini telah dikelola secara tidak demokratis.
“Kebanyakan Partai-partai dikelola tidak demokratis, bagaikan partai keluarga (CV, bukan PT, apalagi demokratis),” ujar Rizal Ramli melalui akun Twitter pribadinya, @RamliRizal yang diunggah di Jakarta, Sabtu 6 Maret 2021.
Rizal Ramli mengatakan bahwa semangat oligarki dalam pengelolaan partai politik saat ini juga ditunjukkan dari adanya aturan bahwa Ketua Umum Partai Politik bisa me-recall anggota DPR yang seharusnya dilakukan oleh rakyat.
Baca Juga: Pasca KLB Partai Demokrat, SBY Ungkapkan Penyesalan karena Lakukan Hal Ini: Saya Malu
Pasalnya, diungkapkan Rizal Ramli karena rakyatlah yang memilih anggota DPR tersebut.
“Oligarki itu diperkuat dgn aturan Ketum bisa recall anggota DPR (harusnya yg recall pemilih),” ujar Rizal Ramli.
Menurut Rizal Ramli, loyalitas terhadap partai keluarga akan sulit tercapai tanpa adanya fulus atau uang.
Baca Juga: KLB Demokrat Makin Panas, Saiful Mujani: Manuver Moeldoko adalah Membunuh Partai Demokrat
Baca Juga: Nekat Halangi Tembakan Aparat, Seorang Biarawati di Myanmar Berhasil Selamatkan Demonstran
Baca Juga: Tanggapi Cuitan Mahfud MD, Ernest Prakasa: yang Jadi Masalah Bukan KLB Prof, Tapi Ketua Barunya
Kebanyakan Partai2 dikelola tidak demokratis, bagaikan partai keluarga (CV, bukan PT, apalagi demokratis). Oligarki itu diperkuat dgn aturan Ketum bisa recall anggota DPR (harusnya yg recall pemilih). Partai keluarga sulit untuk mendapatkan loyalitas tanpa fulus. Quo vadis ?— Dr. Rizal Ramli (@RamliRizal) March 6, 2021
“Partai keluarga sulit untuk mendapatkan loyalitas tanpa fulus. Quo vadis ?,” pungkas Rizal Ramli.***(Dicky Aditya/galamedia.pikiran-rakyat.com)
