Network
PR TASIKMALAYA - Pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang meminta masyarakat untuk lebih aktif mengkritik kinerja pemerintah, menuai tanggapan beragam.
Ali-alih disambut baik, permintaan Jokowi tersebut justru disorot lantaran banyaknya tokoh nasional, para politikus, dan ilmuwan.
Bahkan, permintaan kritik itu ditakutu sejumlah pihak takut karena banyaknya buzzer dan adanya UU ITE yang telah menyeret banyak pihak ke jalur hukum.
Baca Juga: Trending Topik di Twitter, 6 Hari Sebelum Wafat Prie GS Sampaikan Ini untuk PKS
Menanggapi polemik tersebut, politisi PDI Perjuangan (PDIP) Ruhut Sitompul memberikan tanggapan atas sorotan pernyataan permintaan kritik yang disampaikan Presiden Jokowi.
Ruhut Sitompul lantas mempertanyakan di mana letak kesalahan pernyataan Jokowi yang kini menjadi sorotan banyak pihak tersebut.
Ruhut Sitompul menilai, masyarakat yang mempersoalkan permintaan kritik Jokowi merupakan adalah pihak oposisi dan barisan sakit hati atau yang disebut sebagai ‘kadrun’.
Baca Juga: Cairkan Bansos Kemensos Rp300 Ribu, Cek KTP atau KIS di dtks.kemensos.go.id
Tanggapan tersebut disampaikan Ruhut Sitompul melalui cuitan di akun Twitter pribadinya @ruhutsitompul yang diunggah pada Kamis, 11 Februari 2021.
“Presiden RI ke 7 Bapak Joko Widodo minta dikritik dimana salahnya? Barisan Sakit Hati dan Kadrun-kadrun merasa kecolongan ya,” tulis Ruhut melalui akun @ruhutsitompul sebagaimana dikutip PikiranRakyat-Tasikmalaya.com, Kamis, 11 Februari 2021.
Lebih lanjut, Ruhut mengingatkan banyak pihak untuk tidak marah dan berlebihan menanggapi apa yang dilakukan Jokowi.
Menurutnya, pihak yang berlawanan akan menganggap apapun yang dilakukan Jokowi adalah salah.
“Jangan pada marah ah kalau semakin kalap semua apa yang dikerjakan Pak Jokowi dikatakan salah hati lama-lama bisa Strokeeeeeee tidak bisa ikut Pemilu 2024 MERDEKA,” tambah Ruhut.
Presiden RI ke 7 Bpk Joko Widodo minta dikritik dimana salahnya ?, Barisan Sakit Hati dan Kadrun2 merasa kecolongan ya jgn pada marah ach kalau semakin kalap semua apa yg dikerjakan Pak Jokowi dikatakan salah hati lama2 bisa Strokeeeeeee nggak bisa ikut Pemilu 2024 MERDEKA????????????.— Ruhut Sitompul (@ruhutsitompul) February 11, 2021
Diberitakan sebelumnya, Jokowi meminta masyarakat untuk lebih aktif menyampaikan kritik terhadap kinerja pemerintah, terutama soal peningkatan perbaikan pelayanan publik.
Pernyataan Jokowi tersebut bahkan dipertegas oleh Sekretaris Kabinet, Pramono Anung.
Dalam kesempatan lain, Pramono Anung juga diketahui mengatakan bahwa pemerintah membutuhkan kritik yang pedas dan keras dari insan pers.
"Kita memerlukan kritik yang terbuka, kritik yang pedas, kritik yang keras, karena dengan kritik itulah pemerintah akan membangun lebih terarah dan lebih benar," kata Pramono.
Baca Juga: Pendaftaran Bantuan KIP Kuliah 2021 Dibuka Kemendikbud, Siswa Segera Simak Caranya di Sini
Pramono menyampaikan hal tersebut saat peringatan Hari Pers Nasional Tahun 2021 pada Selasa, 9 Februari 2021 lewat kanal YouTube Sekretariat Kabinet RI.
Dia juga menyebut keberadaan pers adalah ibarat jamu yang menguatkan bagi pemerintah.
"Bagi pemerintah, kebebasan pers adalah sesuatu yang wajib dijaga dan bagi pemerintah kebebasan pers, kritik, saran masukan itu seperti jamu, menguatkan pemerintah," tuturnya.
***
