Desak Pemerintah Revisi UU Pemilu, PKS: Banyak Korban Jiwa, Apalagi Ditambah Pilkada Serentak

PR TASIKMALAYA - Jazuli Juwaini selaku Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), mendesak pemerintah untuk merevisi Undang-Undang atau UU Pemilu.

Menurut Ketua Fraksi PKS itu, revisi UU Pemilu dibutuhkan untuk memperbaiki kualitas demokrasi dalam melakukan penyelenggaraan pemilu.

“Kami melihat kebutuhan dan kepentingan revisi UU Pemilu, yaitu perbaikan demokrasi hasil evaluasi kita atas penyelenggaraan pemilu lalu,” tutur Jazuli Juwaini.

Baca Juga: Tanggapi Soal Pertanyaan Sekolah Nyeleneh Tentang Pak Ganjar, Ferdinand Hutahaean: ini Kurang Ajar!

Berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Jazuli Juwaini, seluruh Fraksi Komisi II telah menyetujui hal tersebut.

Bahkan, hal tersebut telah termuat di dalam draft guna mewujudkan harmonisasi dan sinkronisasi. Sehingga, semua fraksi dapat melihat urgensi revisi UU pemilu tersebut.

“Isu strategis antara ambang batas, ambang batas, alokasi kursi, pemilu, hingga rekapitulasi yang lebih baik,” ujarnya.

Jazuli Juwaini menambahkan, upaya tersebut merupakan usaha untuk mencegah keterbelahan seperti halnya yang terjadi pada Pemilu tahun 2019 lalu.

Baca Juga: Sampaikan Kritik untuk Presiden Jokowi Soal Pengunaan Istilah, Roy Suryo: Jangan Malah Dibuat Aneh-aneh Lagi