Network
Dalam cuitan lainnya, Rachland Nashidik juga mengingatkan Presiden Jokowi untuk tidak cuci tangan dan harus menunjukkan sikap yang mengkonfirmasi bahwa praktek ambil alih kekuasan secara paksa merupakan tindakan yang salah.
“Pak Jokowi tak boleh cuci tangan. Presiden perlu memberi pesan kuat bahwa praktek ambil alih paksa partai politik itu salah," tulis Rachland Nashidik.
"Itu dulu pernah dialami Partainya Presiden. Maka seharusnya Presiden tak menolerir perbuatan yang sama atau meniru, yang dilakukan anak buahnya sendiri,” tambahnya.
Pak Jokowi tak boleh cuci tangan. Presiden perlu memberi pesan kuat bahwa praktek ambil alih paksa partai politik itu salah. Itu dulu pernah dialami Partainya Presiden. Maka seharusnya Presiden tak menolerir perbuatan yang sama atau meniru, yang dilakukan anak buahnya sendiri.— Rachland Nashidik (@RachlanNashidik) February 5, 2021
Diketahui sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno mengungkapkan bahwa pihak Istana dan Presiden Joko Widodo tidak akan membalas surat yang dikirim Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Baca Juga: Hoaks atau Fakta: Benarkah Semua Fraksi Sepakat Copot Anies Baswedan dengan Restu Jokowi?
"Jadi kami sudah menerima surat itu. Kami rasa tidak perlu menjawab surat tersebut," kata Pratikno di Jakarta, Kamis, 4 Februari 2021 sebagaimana dikutip PikiranRakyat-Tasikmalaya.com dari Antara.
Adapun menurut Pratikno, alasan Presiden Jokowi tidak akan membalas surat tersebut lantaran menurutnya apa yang terjadi di Partai Demokrat sudah diatur dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai.
"Karena itu adalah perihal dinamika internal partai, itu perihal rumah tangga internal Partai Demokrat yang semua sudah diatur di AD/ART Partai Demokrat, itu saja," ungkap Pratikno.
