Network
Surat itu terkait adanya dugaan keterlibatan pihak pejabat pemerintahan dalam upaya dan gerakan pengambilalihan paksa kepemimpinan Partai Demokrat.
Baca Juga: Pilkada Serentak 2024 Dipertahankan, Andi Arief: Dikhawatirkan Jadi Ajang Politisasi ASN
AHY menyebut, para pimpinan dan kader Demokrat yang melaporkan soal gerakan tersebut mengaku tidak nyaman.
Pihaknya bahkan menolak ketika dihubungi dan diajak untuk melakukan penggantian Ketua Umum Partai Demokrat.
Ajakan dan permintaan dukungan untuk mengganti "dengan paksa" Ketua Umum Partai Demokrat tersebut, dilakukan baik melalui telepon maupun pertemuan langsung.
Adapun, konsep dan rencana yang dipilih para pelaku untuk menggulingkan Ketua Umum Partai Demokrat yang sah, adalah dengan menyelenggarakan kongres luar biasa (KLB).***
