Network
PR TASIKMALAYA - Politikus Partai Demokrat, Andi Arief menanggapi upaya ambil alih kepemimpinan partai Demokrat dari tangan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Dalam cuitan yang diunggah pada Senin, 1 Februari 2021, Andi Arief mengaku ditanyai banyak orang terkait sosok Jenderal yang disebut-sebut terlibat dalam gerakan tersebut.
“Banyak yang bertanya siapa orang dekat Pak Jokowi yang mau mengambil alih kepemimpinan AHY di demokrat," tulis Andi Arief dikutip PikiranRakyat-Tasikmalaya.com dari akun Twitter @Andiarief_, Senin, 1 Februari 2021.
Baca Juga: Pelapor Permadi Arya Mengaku Akunnya Diretas, Ferdinand Hutahaean: Saya Tidak Percaya!
Masih dalam cuitan yang sama, Andi Arief bahkan secara gamblang menyebut nama Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.
Moeldoko adalah orang dekat Presiden Joko Widodo yang diduga terlibat dalam pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat.
Selain itu, Andi Arief juga menjelaskan soal alasan AHY mengirim surat kepada presiden Jokowi untuk klarifikasi.
Baca Juga: Ketahui Makna Tahun Baru Kerbau dalam Perayaan Imlek Tahun Ini
“Jawaban saya KSP Moeldoko. Kenapa AHY berkirim surat ke Pak Jokowi, karena saat mempersiapkan pengambilalihan menyatakan dapat restu Pak Jokowi,” imbuhnya.
Banyak yang bertanya siapa orang dekat Pak Jokowi yang mau mengambil alih kepemimpinan AHY di demokrat, jawaban saya KSP Moeldoko. Kenapa AHY berkirim surat ke Pak Jokowi, karena saat mempersiapkan pengambilalihan menyatakan dapat restu Pak Jokowi.— andi arief (@Andiarief__) February 1, 2021
Diketahui sebelumnya, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengaku bahwa dirinya telah mengirim surat pada Presiden Joko Widodo.
Surat itu terkait adanya dugaan keterlibatan pihak pejabat pemerintahan dalam upaya dan gerakan pengambilalihan paksa kepemimpinan Partai Demokrat.
Baca Juga: Pilkada Serentak 2024 Dipertahankan, Andi Arief: Dikhawatirkan Jadi Ajang Politisasi ASN
AHY menyebut, para pimpinan dan kader Demokrat yang melaporkan soal gerakan tersebut mengaku tidak nyaman.
Pihaknya bahkan menolak ketika dihubungi dan diajak untuk melakukan penggantian Ketua Umum Partai Demokrat.
Ajakan dan permintaan dukungan untuk mengganti "dengan paksa" Ketua Umum Partai Demokrat tersebut, dilakukan baik melalui telepon maupun pertemuan langsung.
Adapun, konsep dan rencana yang dipilih para pelaku untuk menggulingkan Ketua Umum Partai Demokrat yang sah, adalah dengan menyelenggarakan kongres luar biasa (KLB).***
