Network
PR TASIKMALAYA – Salah satu wujud upaya pencegahan korupsi, yakni dengan penertiban dan optimalisasi pemanfaatan barang milik negara (BMN).
Sistem yang baik akan menutup peluang untuk melakukan korupsi melalui manipulasi pengelolaan aset negara.
Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri pada acara “Penertiban dan Optimalisasi Pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN)” di Gedung KPK, Jakarta, Senin, 14 Desember 2020.
Baca Juga: Tanggapi Peluang Risma Jadi Mensos, PDIP: Itu Kewenangan Pusat
Berkaitan hal itu, Firli mengklaim bahwa pihaknya berhasil mengawal dalam penuntasan masalah legalitas aset monumen nasional (Monas).
Selain itu, optimalisasi pemanfaatan aset Kementerian Sekretariat Negara (Kemsetneg) yang berlokasi di Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Gelora Bung Karno (GBK), dan Kemayoran dengan total senilai Rp 548,2 Triliun.
“Ada empat aset milik negara yang kita bantu tertibkan. Yaitu, kawasan GBK senilai Rp347,8 Triliun, Kemayoran senilai Rp143 Triliun, TMII senilai Rp20,47 Triliun, dan Monas senilai Rp37 Triliun,” ujar Firli seperti dikutip PikiranRakyat-Tasikmalaya.com dari PMJ News.
Baca Juga: Cegah Masalah Pascalibur Oktober 2020 Terulang, Luhut Perluas Larangan Perayaan Natal dan Tahun Baru
“Itu artinya, KPK bisa optimalkan uang negara dari penertiban empat aset tersebut sebesar total Rp548,2 Triliun,” tambahnya.
Hadir dalam pertemuan tersebut di antaranya, Menteri Agraria Tata Ruang (ATR)/ Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Sofyan Djalil; Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali;
