Network
PR TASIKMALAYA - Pandemi Covid-19 terus meningkat dan menginfeksi ribuan orang di Indonesia.
Banyak masyarakat yang terdampak perekonomiannya akibat penyakit menular ini.
Sehingga, pemerintah terus menyalurkan berbagai bantuan sosial kepada masyarakat terdampak Covid-19.
Berbagai bantuan langsung tunai (BLT) telah diberikan seperti BLT Program Keluarga Harapan (PKH), BLT Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), dan BLT BPJS Ketenagakerjaan.
Baca Juga: Menaker Resmi Umumkan 18 Provinsi Tidak Ada Kenaikan UMP 2021, Apakah Daerahmu Salah Satunya?
Kemudian BLT Guru Honorer Kemenag dan Kemendikbud, Bantuan Sembako, Listrik Gratis, BLT Dana Desa, dan Kartu Prakerja.
Pelaksana tugas (Plt) Menteri Sosial (Mensos), Muhadjir Effendy pun menyampaikan informasi mengenai bansos untuk tahun 2021.
Dia mengatakan pemerintah tetap akan menyalurkan bantuan sosial kepada masyarakat terdampak Covid-19 pada tahun 2021.
Diberitakan Pikiran Rakyat dalam artikel "Catat! Rincian Bantuan Sosial yang Masih Disalurkan Kemensos di 2021," hal itu disampaikan Muhadjir Effendy di Gedung Kementerian Sosial pada Senin, 14 Desember 2020.
Baca Juga: Minta Sopir Elf Waspada Akan Covid-19, Uu Ruzhanul juga Singgung Soal Ugal-Ugalan
Untuk wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek), bantuan tersebut berupa bantuan sosial tunai (BST).
“Teknisnya masih harus berkoordinasi dengan pemerintah provinsi DKI Jakarta,” ujar Muhadjir Effendy.
Sementara untuk bansos di luar wilayah Jabodetabek, berupa bansos reguler dan jaring pengamanan sosial Covid-18 tetap dilakukan seperti biasanya.
Untuk kartu sembako atau bantuan penanganan nontunai (BPNT), jumlahnya mencapai 18,8 juta keluarga penerima manfaat (KPM).
Baca Juga: Minta EM Kooperatif dan Penuhi Pemeriksaan, Husin Shihab: Kan Cuma Diminta Keterangan sebagai Saksi
Selanjutnya untuk PKH, jumlahnya 10 juta KPM. sedangkan BST khusus penanganan Covid-19 Kemensos kan disalurkan untuk 10 juta KPM.
Tidak hanya itu, pemerintah juga akan menambah bantuan yang bersumber dari dana desa atau BLT Desa sekitar 7,8 juta KPM.
“Jadi itu yang tetap disalurkan. Kemudian untuk satuan berapa jumlah per bulan dan KPM untuk sementara Rp200.000, tetapi kemungkinan akan dinaikkan jadi Rp300.000,” tutur Muhadjir Effendy.
Terkait penyaluran BST, dia mengatakan tidak semua calon penerima bantuan memiliki akun. Oleh karena itu, Kemensos membuka opsi untuk mengantarkan langsung kepada penerima melalui jasa PT Pos.
Baca Juga: Tanggapi Tewasnya 6 Anggota FPI, Jokowi: Hukum Melindungi Aparat Saat Bertugas
Selain itu, Kemensos juga akan memastikan bantuan tersebut betul-betul tepat sasaran. Artinya, uang yang diberikan itu hanya digunakan untuk kepentingan yang memang diperlukan.
Sebab, Muhadjir Effendy mengakui salah satu kelemahan dari BST adalah pemerintah tidak bisa mengontrol penggunaan bantuan setelah diberikan. Sehingga dikhawatirkan uang itu digunakan untuk membeli rokok dan sebagainya.
Kemensos saat ini masih memikirkan bagaimana cara atau langkah yang tepat agar bansos tersebut digunakan sebagai pemenuhan kebutuhan pokok.
Baca Juga: Pernah Kabur Karena Kembarannya Diterima di UNAIR, Ka Seto: Saya Pernah 7 Bulan Jadi Gelandangan
“Berdasarkan survei, uang itu digunakan untuk beli kebutuhan pokok dan nomor tiga untuk beli rokok,” kata Muhadjir Effendy.*** (Eka Alisa Putri / Pikiran Rakyat)
