Network
PR TASIKMALAYA – Ratusan orang Papua berunjuk rasa untuk memperbarui seruan kemerdekaan, Selasa, 1 Desember 2020.
Selain itu, kelompok separatis Papua yang kini berada di pengasingan bahkan telah membentuk pemerintahan sementara Papua.
Demonstrasi dilakukan sebagai pertanda peringatan Papua Barat yang mendeklarasikan kemerdekaannya dari pemerintahan Belanda tahun 1961, yang diikuti oleh referendum yang disetujui PBB tahun 1969.
Baca Juga: Pengguna Internet Terus Meningkat, Bareskrim Polri Temukan Ribuan Kasus Kejahatan Siber
Setelah itu, Papua secara resmi berada di bawah kendali Indonesia. Namun, beberapa orang Papua menganggap bahwa apa yang terjadi di tahun 1969 tidak adil.
Aksi tersebut terjadi setelah para pemimpin kemerdekaan Papua Barat mendeklarasikan pemerintahan sementara yang baru.
Selain itu, mereka juga mengintensifkan dorongan selama puluhan tahun agar dapat melepaskan diri dari Indonesia.
Baca Juga: Kantongi Rp 1 Triliun dari Hasil Penipuan Siber, PPATK Ungkap Keterlibatan 422 Rekening Indonesia
United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) mendeklarasikan diri pada Selasa, 1 Desember 2020 bahwa Papua merdeka dari Indonesia.
Kontrol Indonesia kepada Papua, diduga erupakan penyebab ketegangan di antara penduduk asli, dengan konflik tingkat rendah serta gerakan kemerdekaan yang bergejolak selama beberapa decade.
Kerusuhan yang terjadi berbulan-bulan dan kekerasan yang meningkat akhir-akhir ini, memperkuat dan mendorong ULWP untuk mendeklarasikan diri kemerdekaan Papua Barat dari Indonesia.
Baca Juga: Sambut Libur Natal dan Tahun Baru, 857 Tempat Wisata di Bali Siapkan Sertifikat Prokes Covid-19
Bahkan mereka menominasikan pemimpinnya yang kini sedang diasingkan yaitu Benny Wenda yang kini ada di Inggris sebagai presiden sementara.
“Ini hari yang sangat penting bagi rakyat saya. Kami sekarang memulihkan kedaulatan kami dan pemerintah sementara kami di Papua Barat,” pungkasnya.
Wenda juga menegaskan bahwa Papua Barat tidak akan tunduk kepada Indonesia.
Baca Juga: Jelang Pilkada Serentak 2020 , Bawaslu Minta Masyarakat Waspadai Politik Uang
“Kami tidak mematuhi aturan dan hukum Indonesia yang diberlakukan kepada kami,” tegasnya.
Bahkan, Wenda meminta pemerintah Australia untuk mendukung langkah mereka.
“Papua Barat menghadapi krisis dan kami membutuhkan pemain besar seperti Australia. Sangat penting bagi Australia untuk memainkan peran besar,” pintanya.
Baca Juga: Minta KPUD Bali Terapkan Prokes Covid-19 Komprehensif, Hindari Pemilih Terpapar Corona
Pemerintahan Papua Barat dideklarasikan dengan tujuan memobilisasi masyarakat Papua Barat untuk mencapai referendum kemerdekaan.
Setelah referendum kemerdekaan, mereka akan mengambil kendali atas wilayah dan menyelenggarakan pemilihan demokratis yang saat ini tidak mungkin dilakukan di bawah pemerintah Indonesia.***
