Network
Era pandemi sekarang ini adalah momentum sebagian besar birokrat harus bekerja dari rumah, mempercepat transformasi digital, serta menjadikan aparat birokrasi lebih adaptif dan lebih terampil memanfaatkan teknologi dengan mengedepankan inovasi dan kreativitas.
"Selain itu, reformasi struktural sudah tidak bisa ditunda-tunda lagi. Regulasi yang rumit dan menghambat kreativitas kerja harus dipangkas dan disederhanakan,” kata Jokowi.
“Kelembagaan pemerintahan yang gemuk, tumpang tindih, dan tidak efisien harus segera diintegrasikan," tambahnya.
Jenjang eselonisasi yang panjang harus dapat dipangkas untuk mempercepat pengambilan keputusan, serta SOP yang panjang dan kaku harus dapat diringkas dan lebih fleksibel serta berorientasi pada hasil. Konsekuensinya, kompetensi SDM aparatur sipil negara harus menyesuaikan.
Baca Juga: Berikut Daftar 10 Lembaga Negara Non-Kementerian yang Dibubarkan Presiden Joko Widodo
Selain itu, Presiden menekankan, aparatur sipil negara juga harus tetap menjalankan tugas kebangsaan.
Keberadaan ASN di seluruh wilayah Indonesia sampai ke pelosok perbatasan negara dan pelosok desa merupakan simpul pemersatu bangsa.
"Keberadaan ASN di seluruh wilayah Indonesia juga harus bekerja untuk memotori pembangunan di seluruh pelosok Indonesia, menyampaikan prioritas program pembangunan nasional kepada masyarakat,” kata Jokowi
“Aktif dalam pendidikan masyarakat, memberikan teladan dalam kehidupan bermasyarakat, serta menjadi motor pembangunan dan perubahan, terutama untuk masyarakat di daerah-daerah pinggiran dan terpencil," tambahnya.
Baca Juga: Satgas Covid-19 Bali Gandeng 1.000 Relawan untuk Antisipasi Klaster Baru di Pilkada Serentak 2020
