Network
"Mereka mengatakan akan memiliih berpartisipasi meski tahu berisiko penularan," kata Sirojuddin.
Berdasarkan tiga temuan tersebut, ada pesan penting khususnya kepada penyelenggara, yakni semua proses harus dilakukan dengan protokol kesehatan yang ketat.
"Mulai dari proses kampanye, pemungutan suara, itu bisa dilaksanakan dengan mematuhi protokol kesehatan secara ketat," kata Sirojuddin.
Dia pun memandang, sejauh ini baik itu dari Satgas Covid-19, pemda, KPU maupun Bawaslu sudah cukup ketat menerapkan protokol kesehatan saat masa kampanye. Meski tak dipungkiri di awal masih ada banyak pelanggaran.
Baca Juga: HRS Dikabarkan Pergi Tanpa Persetujuan Pihak Rumah Sakit, Polda: Lewat Pintu Belakang, Tak Diketahui
"Makin ke sini, mereka semakin sadar dan hati-hati," ujar Sirojuddin.
Hasil survei yang telah dilakukan pihaknya, juga menemukan masyarakat tak ingin kepala daerah dijabat pelaksana tugas (plt), sekitar 70 persen. Mereka ingin kepala daerah dipilih oleh masyarakat.
"Jadi, ini alasan terkuat Pilkada 2020 tetap berjalan. Karena mereka ingin daerah hasil legitimasi langsung bukan plt yang ditunjuk pemerintah," kata Sirojuddin.
Karena itu, tidak bijak jika mengubah aturan di saat terakhir seperti sekarang ini, apalagi menundanya.
Baca Juga: Dituding Intervensi HRS, Fadli Zon: Bima Arya Mungkin Sedang Cari Peluang Politik
