Pakar Hukum Pidana: Tak Adil Hukum Kerumunan HRS, Harusnya Pemerintah Kerjasama dengan FPI

- 28 November 2020, 07:54 WIB
Massa sambut kepulangan Habib Rizieq di Petamburan DKI Jakarta. /
Massa sambut kepulangan Habib Rizieq di Petamburan DKI Jakarta. / / ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha /

“Pagi tadi dilakukan gelar perkara oleh tim penyidik, dan dari hasil gelar perkara sudah dianggap cukup untuk dinaikkan ke tingkat penyidikan,” ujar Kombes Yusri Yunus selaku Kabid Humas Polda Metro Jaya yang disampaikan pada Kamis, 26 November 2020.

Menanggapi hal tersebut, pakar hukum pidana Nasrullah keberatan dengan keputusan pihak kepolisian kepada Rizieq Shihab.

Nasrullah menilai, kerumunan yang diidentikkan dengan kluster baru Covid-19 di Petamburan hanya pelanggaran aturan saja, bukan pidana.

”Kerumunan covid-19 bukan pelanggaran pidana tapi pelanggaran aturan. Belum tentu itu pidana makanya saya tidak ingin memberikan opini atas keputusan penyidik, karena penyidik telah memutuskan,” katanya.

Baca Juga: Anak Dibawah Umur Dicabuli dan Hamil 2 Bulan, Orangtua Laporkan Sekelompok Anak Punk di Tasikmalaya

Nasrullah dengan tegas menyatakan seharusnya pemerintah merangkul FPI, bisa bermusyawarah untuk menyelesaikan permasalahan ini.

“Jangan sampai penegakkan hukum tidak berkeadilan. Jika ada hal-hal berbeda di masyarakat, pemerintah hendaknya merangkul!” tegasnya.

Selain itu, penegak hukum yang menaikkan kasus ini menjadi penyidikan hendaknya tidak memaksakan kasus, karena jika ini terjadi maka masyarakat akan menilai penegakkan hukum tidak adil.

“Karena ini sudah ditingkatkan ke penyidikan, jangan dipaksakan! Case yang seperti ini, sudah cukup di titik itu. Jangankan ke tahap penyidikan, proses lidik aja tidak berjalan. Orang nanti lihat penegakan hukum itu tidak equal,” pungkasnya.***

Halaman:

Editor: Tita Salsabila

Sumber: ANTARA


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah