Network
PR TASIKMALAYA – Ahmad Riza Patria selaku Wakil Gubernur DKI Jakarta menyatakan, kerumunan yang terjadi di Petamburan yang mana melanggar UU Kekarantinaan Kesehatan, bahkan kini kasusnya telah dinaikkan dari penyelidikan ke penyidikan sepenuhnya merupakan kuasa polisi, pun juga yang berkenaan dengan tersangka.
“Kami mengikuti aturan dan ketentuan yang ada,” ujar Riza seperti yang dikutip PikiranRakyat-Tasikmalaya.com dari ANTARA yang dikutip pada Sabtu, 28 November 2020.
Riza melanjutkan, pihak Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menghormati instansi yang menjalankan proses kasus tersebut.
Baca Juga: Bawaslu Adakan Rapid Test Masal, 40 Pengawas Pilkada Tasikmalaya Dinyatakan Reaktif Covid-19
“Kami menghormati masing-masing instansi jajaran sesuai tupoksi,” paparnya.
Riza menegaskan, pihaknya telah menegakkan protokol kesehatan termasuk diantaranya memberikan denda kepada Rizieq Shihab sebesar Rp50 juta.
Denda yang diberikan karena Rizieq Shihab dinilai telah melakukan pelanggaran terhadap penerapan protokol kesehatan.
Lebih lanjut, pihak kepolisian Polda Metro Jaya telah melakukan gelar perkara berkenaan dengan kasus pelanggaran protokol kesehatan, yang mana beberapa waktu lalu Rizieq Shihab berhasil mengundang ribuan massa pada saat acara maulid Nabi Muhammad SAW dan acara pernikahan putrinya.
Baca Juga: Pasien Covid-19 Meningkat, Ruang Isolasi di RSUD Tasikmalaya Sudah Terisi 98 Persen
“Pagi tadi dilakukan gelar perkara oleh tim penyidik, dan dari hasil gelar perkara sudah dianggap cukup untuk dinaikkan ke tingkat penyidikan,” ujar Kombes Yusri Yunus selaku Kabid Humas Polda Metro Jaya yang disampaikan pada Kamis, 26 November 2020.
Menanggapi hal tersebut, pakar hukum pidana Nasrullah keberatan dengan keputusan pihak kepolisian kepada Rizieq Shihab.
Nasrullah menilai, kerumunan yang diidentikkan dengan kluster baru Covid-19 di Petamburan hanya pelanggaran aturan saja, bukan pidana.
”Kerumunan covid-19 bukan pelanggaran pidana tapi pelanggaran aturan. Belum tentu itu pidana makanya saya tidak ingin memberikan opini atas keputusan penyidik, karena penyidik telah memutuskan,” katanya.
Baca Juga: Anak Dibawah Umur Dicabuli dan Hamil 2 Bulan, Orangtua Laporkan Sekelompok Anak Punk di Tasikmalaya
Nasrullah dengan tegas menyatakan seharusnya pemerintah merangkul FPI, bisa bermusyawarah untuk menyelesaikan permasalahan ini.
“Jangan sampai penegakkan hukum tidak berkeadilan. Jika ada hal-hal berbeda di masyarakat, pemerintah hendaknya merangkul!” tegasnya.
Selain itu, penegak hukum yang menaikkan kasus ini menjadi penyidikan hendaknya tidak memaksakan kasus, karena jika ini terjadi maka masyarakat akan menilai penegakkan hukum tidak adil.
“Karena ini sudah ditingkatkan ke penyidikan, jangan dipaksakan! Case yang seperti ini, sudah cukup di titik itu. Jangankan ke tahap penyidikan, proses lidik aja tidak berjalan. Orang nanti lihat penegakan hukum itu tidak equal,” pungkasnya.***
