PR TASIKMALAYA - Dalam aktivitas pemantauan dari segala jenis kegiatan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB telah menyiapkan satu unit helikopter jenis Dauphin.
Keberadaan helikopter siaga ini dilakukan BNPB karena dianggap perlu, apabila sewaktu-waktu memerlukan penanganan ketika Gunung Merapi terjadi Erupsi.
Keberadaan Helikopter yang disiagakan oleh BNPB tersebut disampaikan oleh Doni Mondaro selaku Kepala BNPB dalam kungungan kerjanya ke Kantor Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan dan Geologi atau BPPTKG Yogyakarta pada Kamis 19 November 2020, guna memonitor dan mendapatkan informasi terbaru mengenai peningkatan status Gunung Merapi yang sekarang menempati level III atau berstatus Siaga.
Baca Juga: Kembali Layangkan Kritikan untuk Habib Rizieq, Ferdinand: Jakarta Amburadul, Turunkan Baliho HRS
Doni menjelaskan bahwa helikopter yang disiagakan itu dapat digunakan oleh pemerintah daerah yang mencangkup wilayah administrasi Gunung Merapi.
"Kami dari BNPB akan menempatkan helikopter di sini, yang bisa mungkin nanti dimanfaatkan oleh Gubernur DI Yogyakarta dan Gubernur Jawa Tengah untuk memantau perkembangan Gunung Merapi,” jelas Doni dikutip PikiranRakyat.Tasikmalaya.com dari laman resmi BNPB.
Lanud Adi Sucipto Yogyakarta menjadi tempat penyiagaan helikopter yang akan dititipkan kepada jajaran TNI.
Dengan adanya helikopter ini, Doni berharap agar Badan Geologi dan BPPTKG juga bisa menggunakannya dalam melakukan pemantauan dan peninjauan Gunung Merapi.
Baca Juga: Tiongkok Kembali Tangguhkan Sejumlah Penerbangan Asing, Dua di Antaranya dari Indonesia
Sehingga terdapat informasi yang akurat dari tim ahli yang hasilnya dapat digunakan dalam penanganan dan mitigasi ancaman bahaya erupsi Gunung Merapi.
“Mungkin pada saat Gubernur melakukan peninjauan, mungkin juga bisa diikuti oleh tim Badan Geologi,” ujar Doni.
Adanya helikopter merupakan sebagai bantuan dalam rangka memitigasi dan penanganan bencana alam serta upaya dalam memberikan layanan terhadap masyarakat.
di mana hal tersebut merupakan arahan dari Presiden Joko Widodo karena keselamatan rakyat harus menjadi hukum yang tertinggi.
Baca Juga: Terima Kunjungan Dubes Maroko, Ketua MPR Bahas Soal Upaya Perdamaian Dunia Dalam Pertemuannya
“Solus Populi Suprema Lex, keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Sehingga semua rencana-rencana yang berhubungan dengan antisipasi erupsi Gunung Merapi harus kita lakukan sebaik mungkin, agar mengurangi risiko, terutama korban jiwa, termasuk juga kerugian harta benda,” jelas Doni.
Berdasarkan pemantauan aktivitas Gunung Merapi sejak dinaikkannya status menjadi level III atau siaga sejak Kamis, 5 November 2020, BPPTGK mengungkapkan, erupsi pada tahun 2020 akan memiliki kesamaan dengan erupsi Merapi pada tahun 2006.
BPPTKG juga menjelaskan bahwa Gunung Merapi saat ini memiliki potensi erupsi dengan jenis letusan efusif, yakni lava dari letusannya mengalir terus dari gunung ke tanah.
Hal ini berpotensi meletus secara eksplosif, di mana magma yang terfragmentasi dengan keras kemudian dikeluarkan dengan cepat dari kawah gunung.
Baca Juga: Fenomena La Nina Diprediksi Terjadi Hingga 2021, Mentan Pastikan Stok Beras Nasional Aman
BPPTKG memberikan rekomendasi di mana segala jenis aktivitas manusia harus dikosongkan dengan wilayah radius 5 kilometer dari puncak kawah, serta dalam wilayah tersebut dilarang untuk ditinggali oleh penduduk.
Menurut perkembangan dari tim di lapangan, wilayah yang memiliki potensi risiko terdampak erupsi Gunung Merapi meliputi, Desa Glagaharjo, Desa Kepuharjo dan Desa Umbulharjo di Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman, Provinsi DI Yogyakarta.
Selain itu Desa Ngargomulyo, Desa Krinjing dan Desa Paten di Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah.
Selanjutnya Desa Tlogolele, Desa Klakah dan Desa Jrakah di Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah.
Baca Juga: Simak Lokasi Pelayanan SIM Keliling Di Jabodetabek-Bandung-Serang untuk Jumat 20 November 2020
Berikutnya adalah Desa Tegal Mulyo, Desa Sidorejo dan Desa Balerante di Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah.***