PR TASIKMALAYA – Ida Fauziyah selaku Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) mengajak seluruh pihak untuk meninjau kembali Undang-Undang (UU) Cipta Kerja.
Pasalnya, Ida menilai UU Cipta Kerja dibuat dengan niat yang mulia.
“Kita sudah punya UU No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dengan segala kontroversi terhadap Undang-Undang ini saya mengajak kita semua melihat niat mulia di balik penyusunan UU Cipta Kerja ini,” ujar Ida seperti yang dikutip PikiranRakyat-Tasikmalaya.com dari ANTARA yang dikutip Kamis, 19 November 2020.
Baca Juga: Jadi Contoh Orang Tua Asuh dari Kemensos, Monica Soraya: Perlu Usaha Untuk Memasyarakatkan Program
Ida mengingatkan, dalam periode keduanya Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), salah satunya telah memprioritaskan untuk melakukan reformasi birokrasi dan structural.
Upaya tersebut dilakukan Jokowi beserta jajarannya untuk mewujudkan Indonesia menjadi salah satu negara maju di dunia.
“Melihat kondisi itu, betapa tidak kompetitifnya bangsa kita dibandingkan negara-negara lain yang iklim berusahanya semakin membaik. Padahal itu sebagai salah satu pintu masuk untuk menyelesaikan pekerjaan berat kita berupa tingginya pengangguran terbuka kita,” pungkasnya.
Baca Juga: Polisi Periksa Pembicaraan Anies-Rizieq, Fadli Zon: Ngobrol Pun Diselidiki Apa sih yang Ditakuti?
Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan, pada Februari 2020 angka pengangguran menyentuh angka 6,9 juta yang mana tahun 2019 ada pada angka 7,05 juta.
Namun, berdasarkan data yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS), hingga November 2020 adanya kenaikan angka pengangguran terbuka yang mencapai titik 9,77 juta jiwa.
Bertambahnya pengangguran terbuka hingga November 2020, disebabkan karena adanya pandemi Covid-19.
Lebih lanjut, angka rata-rata jumlah pengangguran di Indonesia setiap tahunnya bertambah sekitar 2,9 juta jiwa.
Baca Juga: Cerita ke Orang Tua Saat Putuskan Jadi Transpuan, Dena Rachman: Pertama Kalinya Komunikasi Terbuka
“Tidak ada pilihan bagi pemerintah, dikomandani Bapak Presiden, kita harus melakukan reformasi struktural, transformasi ekonomi. Maka dengan segala mungkin kontroversi yang ada memang tidak mudah memperkenalkan sesuatu yang baru,” pungkasnya.
Ida menambahkan, agar masyarakat mampu beradaptasi dengan birokrasi yang dinilainya baru.
“Mengajak mereka yang dalam situasi zona nyaman kemudian harus melakukan pemangkasan berbagai birokrasi yang rumit,” jelasnya.***