Network
PR TASIKMALAYA – Senin, 2 November 2020 Jokowi secara resmi telah mengesahkan Omnibus Law UU Cipta Kerja.
Salinan UU Cipta Kerja, kini sudah dapat diunggah di situs Setneg.go,id, dan dapat diakses bebas oleh publik.
Bukhori Yusuf selaku anggota Baleg PKS berpendapat, keputusan presiden untuk menandatangani Undang Undang yang kemudian diberi nomor menjadi UU Nomor 11 Tahun 2020, tidak terlepas dari unsur gegabah.
Baca Juga: Tiga Orang Warga Wina Tewas Tertembak, Mendagri Austria: Satu Teroris Jadi Dalang Dibalik Serangan
Pendapat tersebut lahir karena melihat adanya beberapa kejanggalan yang ada dalam UU Cipta Kerja.
“Pasal 6 semestinya merujuk pada Pasal 5 ayat (1) sebagaimana dinyatakan dalam redaksionalnya. Namun, rujukan sebagaimana di maksud di Pasal 6 tidak ada karena di Pasal 5 tidak memiliki ayat sama sekali. Lantas, maksudnya merujuk kemana?”tanya Bukhori seperti yang dikutip PikiranRakyat-Tasikmalaya.com dari RRI pada Selasa 3 November 2020.
Salah satu kejanggalan, terdapat pada Pasal 5 yang berbunyi:
Baca Juga: Dituntut 3 Tahun Penjara dan Denda Rp10 Juta, Jerinx: Siapa yang Ingin Saya Dipenjara? Coba Datang!
“Ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi bidang hukum yang diatur dalam Undang-Undang terkait,” tegasnya.
