PR TASIKMALAYA - Realisasi lahan untuk perhutanan sosial telah mencapai 4,2 juta hektar hingga akhir September 2020, hal itu sempat diungkapkan oleh Presiden Joko Widodo.
Namun kenyataannya, sekarang masih ada sekitar 8,5 juta hektar yang masih harus segera diselesaikan.
Jokowi mengingatkan target lahan perhutanan sosial mencapai 12,7 juta hektar hingga 2024, dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Bogor, Jawa Barat, Selasa, 3 November 2020.
Baca Juga: Kasus Korupsi PT Dirgantara Indonesia, Budiman Saleh Ditetapkan jadi Tersangka
Dikutip PikiranRakyat-Tasikmalaya.com dari Antara, hal itu diungkapkan Presiden saat membuka rapat terbatas mengenai ’Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Perhutanan Sosial’.
“Memang ada sebuah peningkatan akumulatif yang cukup besar dalam lima tahun pertama kemarin tetapi masih ada sisa juga yang delapan juta hektar lebih tadi yang perlu kita selesaikan,” katanya.
Presiden juga meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) agar tidak hanya memberikan izin untuk lahan perhutanan sosial.
Baca Juga: Soal Perbedaan Penemuan Vaksin, Ahli Virologi Ungkap Manfaat Teknologi
Namun juga memberikan pendampingan ke masyarakat untuk pemberdayaan dalam menciptakan program-program lanjutan.
Dengan begitu, masyarakat memiliki kemampuan untuk mengelola lahan perhutanan sosial, sehingga dapat memberikan nilai tambah, termasuk untuk manfaat ekonomi.
“Sehingga masyarakat di sekitar hutan itu memiliki kemampuan me-manage, memanajemeni, yang sudah diberikan yaitu untuk masuk ke dalam aspek bisnis perhutanan sosial yang tidak hanya argo forestry tetapi juga bisa masuk ke bisnis ekowisata, agro-silvo-pastoral, bisnis bioenergi, bisnis hasil hutan bukan kayu, bisnis kayu rakyat. Semua sebetulnya bisa mensejahterakan tapi sekali lagi pendampingan ini sangat diperlukan,” jelas Presiden.***