PR TASIKMALAYA - Polemik program vaksinasi yang dikabarkan akan dimulai pada bulan November mendatang dikritisi berbagai pihak termasuk salah satu politisi yang selalu vocal menyuarakan kritik terhadap isu-isu ataupun kebijakan pemerintah yaitu Fadli Zon.
Dalam Indonesia Lawyers Club (ILC) Selasa, 27 Oktober 2020 malam, Politisi Partai Gerindra tersebut datang sebagai salah satu narasumber yang duduk sebagai perwakilan DPR yang menyuarakan kekhawatiran masyarakat tentang program vaksin yang masih simpang siur.
Acara tersebut mengangkat tema Menunggu Vaksin Covid-19: Antara Harapan dan Kecemasan.
Baca Juga: Ada Sandiaga Uno dalam Caketum PPP, Pengamat: Seharusnya Punya Sumber Daya Internal yang Cukup
Dalam salah satu segmen tayangan tersebut, Fadli Zon sempat terlibat perdebatan panas dengan Staf Ahli Menkominfo, Henry Subiakto di Indonesia Lawyers Club (ILC).
Seperti diketahui, saat ini, pengadaan vaksin terus dikebut pemerintah lewat kerjasama dengan beberapa produsen vaksin impor dengan harapan kondisi pandemi di Indonesia akan segera pulih.
Namun disisi lain, proes yang cenderung serba cepat ini menimbulkan kecemasan dari berbagai elemen masyarakat termasuk tenaga kesehatan bahwa vaksin tersebut diduga belum melewati uji klinis fase 3.
Ketika diberikan kesempatan untuk memberikan tanggapannya, Henry selaku perwakilan lembaga pemerintah yaitu Kominfo mengatakan bahwa, keinginan dari sejumlah pihak untuk berhati-hati dalam vaksin Covid-19 yang berhubungan dengan hajat hidup orang banyak menimbulkan masalah lain seperti peningkatan beredarnya hoax di masyarakat.
Baca Juga: Dipecat dengan Prosedur yang Tidak Sesuai, Kuasa Hukum Brigadir: Belum Masuk Pokok Perkara
"Ada 2.031 hoax yang sengaja dibuat. Biasnanya hoax naik kalau ada fenomena politik nasional. Tapi sekarang, ga ada persoalan politik, tapi kok naik juga. Ini persoalan kemanusiaan," ujarnya.
Mendengar hal tersebut, Fadli Zon izin menyela. Ia mempertanyakan hoax seperti apa yang dimaksud pemerinta.
Henry menjelaskan, beberapa isu hoax soal vaksin yang menyebar luas adalah vaksin tidak halal, vaksin akan mengubah DNA, mandul, dan lain-lain. Ia menyatakan bahwa persoalan utamanya adalah orang yang membahas itu bukan ahli kesehatan, tapi politisi. Sehingga kesannya, isu kemanusiaan ini menjadi isu politik.
Fadli Zon lalu menanggapi dengan pernyataannya yang mengungkapkan bahwa hal tersebut bukanlah hoax melainkan ruang percakapan yang menurutnya mrupakan hal yang wajar di negara demokrasi. Sehingga, Kominfo seharusnya lebih cermat untuk membedakan mana hoax mana bukan.
"Kenapa bisa terjadi hoax? karena pemerintah gagal mengkomunikasikan ke masyarakat. Karena kegagalan itu tidak ada kepastian. Itu bagian dari public distrust," ungkap dia.
"(Obrolan) di ruang publik itu biasa saja. Ini kan negara demokrasi, boleh bercakap-cakap," ujarnya menambahkan.
Baca Juga: Ida Fauziah: Pertimbangkan Kondisi Ekonomi Upah Minimum Tahun 2021 sama dengan Upah Tahun 2020
Menanggapi jawaban tersebut, Henry kembali menjelaskan tentang hoax yang langsung dijawab oleh Fadli Zon.
"Mana yang jelas (hoax atau bukan), semua ga jelas kok, vaksinnya juga gaib kok (belum ada), makanya baca!," kata Fadli.
Pada percakapan selanjutnya, perdebatan berlanjut saat membahas harga vaksin.
Henry mengungkapkan, Covid-19 merupakan persoalan baru du dunia. Sehingga semua hal yang diupayakan dalam penangannnya merupakan trial and error dan learning by doing.
Ia bahkan memberikan contoh WHO yang hingga saat ini seringkali mengubah pernyataannya mengenai vaksin.
Untuk harga, Henry menyinggung bahwa pertanyaan dari Fadli Zon tentang harga vaksin yang dinilai terlalu mahal jika dibandingkan dengan negara-negara lain, ia mengaitkannya dengan teori supply and demand.
Baca Juga: Diperingati Setiap Tanggal 28 Oktober, Berikut Ini Sejarah dan Isi Sumpah Pemuda 1928
Geram dengan tanggapan tersebut, Fadli Zon kembali mengkritik tajam Henry yang dianggapnya tidak mengetahui banyak informasi dan tidak melakukan riset tentang isu vaksin di berbagai negara di dunia.
"Bapak ga pantes duduk di sini apalagi mewakili institusi pemerintah sepeti Kominfo. Baca dululah, riset dulu, jangan berandai-andai. Data bapa mana? jangan pake teori supply and demand, anak SMP saja tahu," ucap Fadli. ***