PR TASIKMALAYA – Terkait dengan Vaksin, Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan agar jangan tergesa-gesa.
Hal itu disampaikan pada rapat terbatas mengenai ‘Antisipasi Penyebaran Covid-19 Saat Libur Panjang Akhir Oktober Tahun 2020’, pada Senin 19 Oktober 2020.
Menurutnya terkait vaksin merupakan hal yang kompleks, sehingga harus berhati-hati dalam penyampaiannya pada publik.
Baca Juga: Tuntutan Sidang Banding: Reynhard Sinaga dan Joseph McCann Harus Dihukum Seumur Hidup
Terutama menurutnya informasi mengenai halal dan haram, harga, kualitas dan distribusinya seperti apa.
“Komunikasi publiknya terutama berkaitan dengan halal dan haram, terkait harga, terkait kualitas, dan distribusinya seperti apa,” kata Jokowi, dikutip PikiranRakyat-Tasikmalaya.com dari Sekretariat Kabinet.
Menurutnya komunikasi publik mengenai vaksin harus diperhatikan, karena ditakutkan akan terjadi seperti UU Cipta Kerja.
“Kalo komunikasinya kurang baik, nanti bisa kejadian seperti UU Cipta Kerja,” ujar Jokowi.
Baca Juga: Tingkatkan Ketahanan Pangan saat Covid-19, TNI-Polri Bersinergi Lewat Panen Raya
Jokowi meminta agar implementasi dari vaksin harus disiapkan, karena itu titik kritis tidak boleh dianggap mudah.
“Prosesnya seperti apa, siapa yang pertama divaksin, siapa yang gratis, (dan) siapa yang mandiri (bayar),” kata Jokowi.
Menurutnya untuk vaksin yang gratis untuk masyarakat menjadi urusan Menteri Kesehatan.
Sedangkan untuk yang bayar sendiri atau mandiri menjadi urusan BUMN.
Baca Juga: Tindak 2.020 Berita Hoaks, Dirjen Aptika: Siap-siap Dapat Sanksi Hukum
“Vaksin gratis untuk rakyat itu urusannya Menteri Kesehatan, yang bayar urusannya BUMN, harus jelas,” ujarnya.
Selain itu juga, Jokowi meminta agar mempersiapkan bagaimana proses distribusi vaksin tersebut.
Persiapan lapangan, implementasi dan juga yang berkaitan dengan pelatihan-pelatihan.
Seperti pelatihan membawa dan menaruh vaksin, karena setiap vaksin memiliki prosedur yang berbeda-beda.
Baca Juga: Tubuh Kecil Bernyali Besar, Crosser Cilik ini Sukses Raih Prestasi di Ajang Motocross Nasional
Bahkan Jokowi meminta untuk melibatkan WHO Indonesia untuk pelatihan itu.***