PR TASIKMALAYA - Sesuai peraturan perundang-undangan, buruh atau pekerja pabrik berhak mendapatkan Tunjangan Hari Raya (THR). Lantas pembayaran THR 2023 paling lambat kapan?
Pembayaran THR paling lambat adalah tujuh hari sebelum hari raya keagamaan,seperti Idul Fitri 1444 H. Informasi tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziah.
Ida mengatakan bahwa pembayaran THR harus dilakukan secara penuh dan tidak boleh dicicil. Artinya perusahaan memberikan THR kepada buruh dengan nilai utuh yang telah ditentukan.
"THR keagamaan ini harus dibayar penuh, tidak boleh dicicil. Mengimbau kepada perusahaan membayar THR keagamaan lebih awal sebelum jatuh tempo," ujar Ida seperti dikutip PikiranRakyat-Tasikmalaya.com dari Antara pada Kamis, 30 Maret 2023.
Baca Juga: Tes IQ: Perut Sudah Kenyang, Sekarang Waktunya Temukan Perbedaan dalam Gambar
Aturan pembayaran THR keagamaan itu, kata Ida, tertuang dalam Surat Edaran (SE) M//HK.0400/III/2023 tentang Pelaksanaan Pemberian THR Keagamaan Tahun 2023 bagi Pekerja atau Buruh di Perusahaan.
Hari perayaan agama merupakan salah satu momen yang paling ditunggu oleh masyarakat di Indonesia. Masyarakat memanfaatkan momen ini untuk berkumpul bersama keluarga.
"Sebagai contoh, Idul Fitri sebentar lagi akan dirayakan oleh umat Islam yang juga dijadikan sebagai momentum pertemuan keluarga besar umat lainnya," ujarnya.
Bersamaan dengan itu, Ida mengatakan bahwa akan ada kenaikan kebutuhan dan naiknya beberapa harga bahan pokok. Masalah ini masih menjadi siklus tahunan yang sering terulang meski pemerintah telah memberikan solusi.
"Berkaitan dengan hal tersebut dan sebagaimana telah dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya kita mengeluarkan kebijakan THR. THR ini dimaksudkan untuk membantu memenuhi kebutuhan pekerja atau buruh dan keluarganya dalam menyambut hari raya keagamaan," tuturnya
Kemnaker menjelaskan, buruh yang menerima THR keagamaan adalah mereka yang telah mempunyai masa kerja satu bulan secara terus menerus, baik yang mempunyai hubungan berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT), perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT), termasuk pekerja atau buruh harian lepas yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Masih kata Ida, bagi pekerja atau buruh yang memiliki masa kerja 12 bulan terus menerus atau lebih, maka THR akan diberikan sebesar satu bulan upah. Sedangkan bagi pekerja atau buruh yang mempunyai masa kerja satu bulan secara terus menerus, tetapi kurang dari 12 bulan, diberikan secara proporsional, yakni masa kerja dikalikan 1 bulan upah dibagi 12.
Dia juga mengatakan perusahaan bisa memberikan THR yang lebih baik dari peraturan perundang-undangan.
Baca Juga: Waduh, KPK Temukan Celah Korupsi di Pelayanan Bidang Pertanahan !
Dalam Permenaker 6/2016 diatur bahwa bagi perusahaan yang dalam perjanjian kerja (PK), peraturan perusahaan (PP), perjanjian kerja bersama (PKB), atau kebiasaan yang berlaku di perusahaan tersebut telah mengatur besaran THR yang lebih baik dari ketentuan peraturan perundang-undangan, maka THR yang dibayarkan kepada pekerja/buruh tersebut sesuai dengan PK, PP, PKB, atau kebiasaan tersebut.
Bagi perusahaan industri padat karya tertentu berorientasi ekspor yang melaksanakan penyesuaian waktu kerja dan upah sebagaimana diatur dalam Permenaker 5/2023 maka perusahaan tetap wajib membayar THR Keagamaan.
"Upah yang digunakan sebagai dasar perhitungan THR adalah nilai upah terakhir sebelum dilakukannya penyesuaian upah tersebut," kata Ida menegaskan.
Demi mensejahterakan buruh, ia meminta Gubernur dan jajarannya untuk memastikan perusahaan di wilayahnya membayar THR sesuai perundang-undangan.***