PR TASIKMALAYA - Politisi PDIP Arteria Dahlan kini tengah jadi sorotan karena soal bahasa Sunda dalam rapat.
Arteria Dahlan meminta seorang Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) diganti karena menggunakan bahasa sunda saat rapat
Pernyataan Arteria Dahlan pun mendapat tanggapan dari berbagai pihak termasuk warga Sunda.
Selain itu, eks Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti juga turut menanggapi penyataan Arteria Dahlan.
Baca Juga: Ibu Kota Negara 'Nusantara' Akan Miliki Jaringan 5G, Kominfo: Penerapan Smart City di IKN
Menurut Susi Pudjiastuti, pernyataan Arteria Dahlan terlalu percaya diri atau over convidence.
Bahkan menurutnya juga, pernyataan yang menyinggung warga Sunda itu menunjukkan ketidak peduliannya terhadap warga Sunda.
Hal itu disampaikannya melalui cuitan di akun Twitter-nya @susipudjiastuti pada Rabu, 19 Januari 2022.
"Ignorance. (Arteria Dahlan) over convidence," cuitnya seperti dikutip PikiranRakyat-Tasikmalaya.com.
Baca Juga: Apa Peran Gaspard Ulliel dalam Serial Marvel 'Moon Knight'?
Baca Juga: 5 Zodiak yang Suka Berbohong Ketika Menjalani Hubungan Cinta, Salah Satunya adalah Cancer
Diketahui sebelumnya, pernyataan Anggota Komisi III DPR RI, Arteria Dahlan saat rapat dengan Jaksa Agung pada Senin, 17 Januari 2022 tuai banyak kecaman.
Pernyataannya itu terkait permintaan agar seorang Kajati dipecat dari jabatannya karena menggunakan bahasa Sunda saat rapat.
Hal tersebut pun menuai banyak reaksi karena dianggap menyinggung masyarakat Sunda.
Desakan dari warga Sunda agar Anggota DPR itu meminta maaf pun ramai disampaikan melalui berbagai media.
Baca Juga: Haris Azhar dan Fatia Dijemput Paksa, KontraS: Upaya Pembungkaman Kebebasan Berekspresi
Diantaranya dari Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan juga Budayawan Sunda Budi Dalton.
Bahkan sebagai bentuk kegeraman masyarakat baliho bertuliskan 'Arteria Dahlan Musuh Orang Sunda' terpampang di depan Gedung Sate, Bandung.
Namun, bukannya munuruti permintaan warga Sunda tersebut, Arteria Dahlan justru meminta agar yang memprotesnya melapor ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).
Karena menurutnya, selain karena sistem politik Indonesia adalah Demokrasi, apabila pernyataannya salah ada mekanisme yang jelas untuk melaporkannya yaitu ke MKD.***