PR TASIKMALAYA - Politisi asal Papua, Natalius Pigai kembali menyinggung nama Presiden Joko Widodo atau Jokowi.
Kali ini, Natalius Pigai menyebutkan bahwa Presiden Jokowi memerintahkan operasi militer dan deployment ilegal.
Natalius Pigai mengakui bahwa dia melihat dari catatan miliknya, yang dilakukan Jokowi tersebut.
Bahkan menurut Natalius Pigai, buntut dari apa yang dilakukan Presiden Jokowi berdampak buruk kepada warga Papua.
Baca Juga: Sering Ribut dengan Pasangan Gegara 7 Hal Sepele Ini? Anda Berada dalam Hubungan Toxic!
Dikutip PikiranRakyat-Tasikmalaya.com, tuduhan terhadap Presiden Jokowi tersebut disampaikan oleh Natalius Pigai dalam akun Twitter miliknya @NataliusPigai2 yang diunggah pada 28 Desember 2021.
"Catatan saya, 4 kali Jokowi perintah Operasi Militer dan deployment ilegal," ujar Natalius Pigai.
"Bangsa saya dibunuh, disiksa, dipenjara, hidup di bawah tekanan," Natalius Pigai menambahkan.
Bukan hanya itu saja, Natalius Pigai mengungkapkan perihal Natal yang dirayakan di gua.
Baca Juga: Alasan Marvel Studios Tak Membawa Oscorp dan Green Goblin ke MCU Terungkap
"Natal di gua-gua dan tebing-tebing terjal di pesisir laut, kekayaan dirampok, harga diri diinjak-injak," ucap Natalius Pigai.
"Epik Panjang Derita Rakyat Papua harus diakhiri 2022," kta Natalius Pigai.
Natalius Pigai pun mengunggah sebuah potret dimana warga Papua yang memanjat tebing.
Unggahan Natalius Pigai pun mendapat sorotan dari sejumlah netizen.
Baca Juga: Prediksi Chelsea vs Brighton di Liga Inggris 30 Desember 2021, Lengkap dengan Line Up dan Skor Akhir
"Sumber masalah sesungguhnya adalah adanya KKB dan OPM," tulis akun @AldiFauzialzi.
"Mereka lah yang membuat konflik berkepanjangan di bumi Papua, saran saya KKB dan OPM harus segera dimusnahkan," tambahnya.
Salah satu netizen lainnya menanggapi dari sisi yang berbeda.
"Indonesia harus mengakui sudah gagal melindungi dan mengembangkan SDA dan SDM Papua," tulis akun Twitter @11airbening.
"OPM cuma bentuk protes yang difasilitasi, US gamau kehilangan SDA. OPM dibunuh pun ga merubah keadaan kalo masih gagal mengelola Papua," tambahnya.***