PR TASIKMALAYA - Presiden Konfederasi Serikat Buruh Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal, angkat bicara soal putusan MK soal UU Cipta Kerja.
Presiden KSPI Said Iqbal menjelaskan alasan mengapa buruh sampai marah dengan putusan MK soal UU Cipta Kerja.
Menurut Said Iqbal, pihaknya sudah sejak awal mengingatkan Pemerintah dan DPR soal putusan MK terkait UU Cipta Kerja.
Said Iqbal menyebut, ketika terlibat dalam tim kecil, pihaknya selalu berharap UU Cipta Kerja bisa dikeluarkan dari Omnibus Law.
Baca Juga: Greysia Polii-Apriyani Rahayu Tersingkir dari World Tour Finals 2021
"Dari awal kami sudah mengingatkan pemerintah dan DPR bahkan terlibat dalam proses-proses tim kecil di DPR dengan sebuah harapan bahwa UU Cipta Kerja di kluster ketenagakerjaan dikeluarkan," tuturnya dikutip PikiranRakyat-Tasikmalaya.com dari video yang diunggah YouTube Indonesia Lawyers Club pada Jumat 3 Desember 2021
Ketika berkeliling dunia, dirinya tidak pernah menemukan Undang-undang tersebut digabungkan.
"Sebagai Ilo Governing Body badan Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) tidak pernah saya temui saat berkeliling dunia Undang-undang investasi digabung dengan Undang-undang perlindungan untuk pekerja buruh," ujarnya.
Menurutnya, Undang-undang tersebut bagaikan dua mata uang yang berpisah.
Dia juga berpandangan soal perlindungan akan sulit ketika harus beririsan dengan investasi.
Said Iqbal juga mengatakan bahwa UU Cipta Kerja dipaksakan, sehingga pihaknya menyebut dengan pasal siluman.
"Dari awal kita sudah ingatkan itu dan karena dipaksakan, kami menyebutnya pasal siluman yang benar tidak bermanfaat ketika masuk dalam konteks investasi," sambungnya.
Dirinya juga mengaku setuju dengan alasan memperbaiki dan memangkas hambatan dalam investasi.
Baca Juga: 8 Tahun Bersama di SM Entertainment, Kai EXO dan Wendy Red Velvet Kurang Akrab karena Hal Ini
"Investasinya kami setuju memperbaiki investasi, hambatan-hambatan itu harus dipotong obesitas daripada regulasi yang berkaitan dengan investasi," ucapnya.
Akan tetapi, jika berbicara perlindungan buruh, Said Iqbal mempertanyakan kenapa negara sampai bisa membiarkan outsourcing berlaku seumur hidup.
"Tapi ketika bicara perlindungan buruh, bagaimana bisa negara membiarkan outsourcing bisa berlaku seumur hidup," ujarnya Said Iqbal.***