Menduga Adanya Pelemahan KPK Demi Himpun Dana, Prof Emil Salim: Perlu Usaha Melumpuhkannya

PR TASIKMALAYA - Guru Besar Ekonomi Universitas Indonesia Prof Emil Salim menduga adanya upaya melumpuhkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang berhubungan erat dengan agenda politik. 

Agenda politik dalam pelemahan KPK yang dimaksud Prof Emil Salim yakni, Pemilihan Umum dan Pemilihan Presiden serta Wakil Presiden 2024. 

Menurut Prof Emil Salim, kebutuhan dana politik kian meningkat untuk Pemilu dan Pilpres 2024 mendatang, maka perlu usaha melumpuhkan KPK. 

Baca Juga: Update Terbaru Kode Redeem GI 'Genshin Impact' untuk Selasa 11 Mei 2021, Yuk Segera Klaim!

Hal ini, akibat pandemi Covid-19 yang menyebabkan kegiatan ekonomi belum normal.

Oleh sebab itu, pelu strategi menghimpun dana yang tersedia. 

Dana yang tersedia yang dimaksud adalah uang negara yang dijaga oleh lembaga-lembaga pengawasan resmi.

Baca Juga: Sinopsis Ikatan Cinta 11 Mei 2021: Ricky Rusak Pikiran Elsa dan Mama Sarah dengan Teror yang Diberikan

Salah satunya adalah KPK. Sebab, KPK dinilai mampu menjegal upaya strategi menghimpun dana politik untuk Pemilu dan Pilpres 2024. 

“Kebutuhan dana politik kian meningkat untuk Pemilu dan Pilpres 2024,” tuturnya dalam cuitannya di Twitter @emilsalim2010 Senin 10 Mei 2021 yang dilansir PikiranRakyat-Tasikmalaya.com.

Selain itu, akibat dari Covid-19, kegiatan ekonomi belum normal hingga saat ini.

Baca Juga: Tes Kepribadian: Waktu Lahir Ternyata Tunjukkan Karakter Seseorang yang Sebenarnya, Cek Waktu Lahirmu Sekarang

“Perlu strategi himpun dana yang tersedia, uang negara yang dijaga oleh lembaga-lembaga pengawasan resmi, KPK. Karena itu, perlu usaha melumpuhkannya. Masuk akalkah?” sambung Prof Emil Salim.

Baca Juga: Bima Arya Umumkan Hasil Koordinasi Mudik Idul Fitri 2021 Warga Non-Jakarta, Dilarang Liburan Lintas Kota

Keganjilan di Balik Tes Wawasan Kebangsaan Calon ASN KPK 

Sebelumnya, Prof Emil Salim berpendapat, bungkamnya para tokoh-tokoh pemerintah dan partai politik atas keganjilan tes wawasan kebangsaan (TWK) calon ASN KPK dinilai banyak pihak sebagai salah satu upaya pelemahan lembaga anti rasuah tersebut.

Hal ini dianggap sebagai sikap sepakat, setuju atas upaya melemahkan lembaga anti rasuah tersebut. 

Baca Juga: NCT Dream Resmi Comeback dan Rilis MV Hot Sauce, NCTzen Sudah Nonton?

“Selagi masyarakat ramai mendiskusikan keganjilan ujian kebangsaan bagi calon Aparatur Sipil Negaa (ASN) di lingkungan KPK,” cuit Prof Emil Salim melalui Twitter @emilsalim2010 pada Minggu 9 Mei 2021. 

“Sangat menarik bahwa tokoh-tokoh pemerintah dan partai politik membungkam diri, seakan-akan membenarkan ungkapan berdiam diri berarti sepakat,” ujarnya.

Baca Juga: 3 Alasan Amanda Manopo Pemeran Andin Dijuluki 'Ratu Air Mata' dalam Sinetron Ikatan Cinta

Sempat ramai diperbincangkan soal 75 pegawai KPK yang tidak lolos tes wawasan kebanggan (TWK) dalam proses alih status pegawai KPK menjadi ASN. 

Dikabarkan pula bahwa pegawai KPK yang tidak lolos tersebut terancam akan diberhentikan. 

Untuk diketahui, pelaksanaan TWK bagi pegawai KPK adalah buntut dari revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi atau UU KPK. 

Baca Juga: Lirik Lagu Kura Kura - TWICE

Dikatakan, proses alih status pegawai KPK menjadi ASN berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Satu di antaranya, Undang-Undang ( UU) Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Keua atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. ***