PR TASIKMALAYA - Rektor Universitas Ibnu Chaldun Musni Umar mengungkapkan bahwa dirinya mengutuk keras pihak yang menyebarkan berita bohong dan fitnah soal Anies Baswedan.
Dalam cuitan Twitter @musniumar pada Selasa 6 April 2021, Musni Umar menyebut bahwa seharusnya para penyebar hoaks sudah berurusan dengan aparat jika hukum benar-benar ditegakkan.
“Saya kutuk keras yang sebarkan berita bohong dan fitnah terhadap Gubernur Anies,” tulis Musni Umar sebagaimana dikutip PikiranRakyat-Tasikmalaya.com.
Baca Juga: Ramalan Zodiak Karir dan Keuangan 7 April 2021 : Cancer, Leo dan Virgo, Terima Rezeki Nomplok
“Kalau hukum ditegakkan, penyebar hoaks ini sudah berurusan aparat,” sambungnya.
Lebih lanjut, Musni Umar juga mengingatkan semua pihak untuk tidak membuat kebencian menjadi alasan seseorang tidak dapat berkata benar dan jujur.
“Janganlah karena kebencian membuat kamu tidak bisa berkata benar dan jujur,” pungkasnya.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Ferdinand Hutahaean sebelumnya telah membagikan seruan untuk menangkap Anies Baswedan.
"TANGKAP ANIES BASWEDAN," ujar Ferdinand Hutahaean sebagaimana dikutip PikiranRakyat-Tasikmalaya.com dari cuitan Twitter @Ferdinandhaean3 pada 20 Maret 2021.
Dalam surat edaran tersebut disebutkan bahwa Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan layak ditangkap.
Sebab, ia diduga terlibat dalam korupsi Perumda Sarana Jaya, karena telah menyetujui dan mengetahui soal pengeluaran dana dalam proyek Perumda Sarana Jaya.
Diketahui sebelumnya, Ferdinand Hutahaean diketahui selalu meminta dan mendesak KPK untuk segera melakukan pemeriksaan terhadap Anies Baswedan terutama dalam proyek Fee E Formula dan kasus korupsi Sarana Jaya.
Baca Juga: Siap-Siap EXO-L! Sehun EXO Akan Bergabung dengan Yura di Drama yang Dibintangi Song Hye Kyo
Ferdinand bersikeras bahwa Anies Baswedan sebagai Kepala daerah harusnya ikut bertanggungjawab atas adanya kasus korupsi di salah satu program unggulannya yakni rumah DP 0 persen.
Namun, Wakil Gubernur Ariza Patria justru menyebut bahwa pemeriksaan soal kasus korupsi tersebut tidak memerlukan pemanggilan ataupun pemeriksaan pada Anies Baswedan dan dirinya.
Sebab, jika segala kasus yang terjadi di DKI Jakarta dikaitkan dengan tanggungjawab Kepala Daerah, maka Gubernur dan Wakil Gubernur tak akan memiliki waktu untuk menyelesaikan tugas yang lain. ***