PR TASIKMALAYA- Diberhentikannya proses penelitian terhadap Vaksin Nusantara yang merupakan temuan dari sejumlah ilmuwan Indonesia, turut ditanggapi oleh Wakil Ketua DPR RI M. Azis Syamsuddin.
Azis Syamsuddin bahkan meminta penjelasan kepada para peneliti perihal alasan penelitian Vaksin Nusantara tersebut diberhentikan, mengingat vaksin ini telah lolos dalam uji klinis tahap satu.
Lebih lanjut, Azis Syamsuddin pun meminta Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) agar dapat mengeluarkan persetujuan terkait proses uji klini tahap kedua terhadap vaksin Nusantara tersebut.
Baca Juga: Singgung Muhammadiyah, Rocky Gerung: Mereka Dididik dengan Metodologi yang Kuat
Seperti diketahui, vaksin Nusantara merupakan vaksin berbasis sel denritik yang dikembangkan oleh sejumlah ilmuwan dari Universitas Diponegoro (Undip), Semarang.
Selain itu, vaksin ini juga merupakan vaksin yang digagas oleh Terawwan Agus Putranto ketika ia masih menjabat sebagai Menteri Kesehatan pada tahun 2020.
Namun, vaksin itu sekarang diberhentikan dalam proses penelitiannya.
Sebagaimana diberitakan Portaljember.Pikiran-Rakyat.com dalam judul artikel "Azis Syamsuddin Desak Pengembangan Vaksin Nusantara: Sangat Disayangkan Jika Gagasan Besar Gagal", Azis Syamsuddin tak berharap adanya pemberhentian sementara terhadap proses penelitian vaksin Nusantara.
Ia menuturkan karena vaksin ini memiliki peran untuk memulihkan situasi dari wabah Covid-19.
"Sejak awal DPR mendukung vaksin Nusantara. Ini kerja keras yang jelas tidak mudah. Memiliki kekuatan luhur untuk memulihkan kondisi bangsa dari wabah Covid-19. Para peneliti harapannya dapat terbuka atas kondisi yang terjadi," ungkapnya.
Baca Juga: Sebut Kader yang Terlibat Kasus Hambalang Menderita, MAx Sopacua: Ada yang Tidak Tersentuh Hukum
Azis Syamsuddin menyampaikan hal ini saat memberi keterangan pers terkait penghentian sementara penelitian Vaksin Nusantara, Kamis 25 Maret 2021.
Dia meminta Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk mendukung dan mempermudah proses uji klinis Vaksin Nusantara maupun vaksin buatan dalam negeri lainnya.
Permintaan tersebut mengingat persediaan vaksin Covid-19 yang tersertifikasi halal sangat terbatas. Sehingga, dibutuhkan pengembangan vaksin dalam negeri.
Baca Juga: Tegas! Presiden Jokowi Suruh Bupati Jangan Ecer Anggaran APBD
"Sangat disayangkan jika gagasan besar untuk bangsa ini gagal. DPR akan terus mendorong Pemerintah untuk mendukung pembiayaan penelitian Vaksin Covid-19 dalam negeri,”
“Khususnya Vaksin Nusantara agar Indonesia dapat memproduksi vaksin sendiri sesuai dengan karakteristik orang Indonesia, termasuk jaminan kehalalannya," ujarnya, dikutip PORTAL JEMBER dari situs resmi DPR RI.
Azis Syamsuddin juga merespon adanya hasil survei nasional yang dilakukan oleh Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC).
Baca Juga: Genose C19 akan Diterapkan di Bandara Juanda Mulai 1 April 2021
Pasalnya, hasil survei menunjukkan persentase tertinggi warga yang menolak untuk divaksin Covid-19 cukup tinggi, khususnya di DKI Jakarta.
"Prihatin, angka penolakannya sampai 33 persen. Apalagi DKI adalah episentrum, daerah yang memiliki tingkat penyebaran Covid-19 tertinggi di Indonesia,”
“Saya memprediksi tingginya tingkat penolakan terhadap vaksin di DKI Jakarta tampaknya sejalan dengan persepsi tentang keamanan vaksin itu sendiri," tutur Aziz Syamsuddin.
Baca Juga: Akui Aneh, Rocky Gerung Soroti Jokowi Beri Lahan untuk Pemuda Muhammadiyah
Berada di urutan kedua dan ketiga, yakni Jawa Timur 32 persen dan Banten 31 persen, sementara persentase terendah penolakan vaksin di Jawa Tengah, yakni 20 persen.
Berdasarkan survei diketahui dari etnisitas, persentase terbesar etnik warga yang tidak mau divaksin adalah Madura (58 persen) dan Minang (43 persen). Sedangkan yang paling tinggi persentase bersedia divaksin adalah Batak (57 persen) dan Jawa (56 persen).
"DPR berharap, program vaksinasi ini benar-benar disosialisasikan ke masyarakat. Pemerintah Daerah memiliki peran penting dalam menumbuhkan antusiasme masyarkat,”
Baca Juga: Tegas! Presiden Jokowi Suruh Bupati Jangan Ecer Anggaran APBD
“Sementara Kemenkes dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) diharapkan terus mendorong manfaat dan kehalalan vaksin," tandas Azis Syamsuddin.***(Bagus Satria Perdana P./Portaljember.Pikiran-Rakyat.com)