Network
PR TASIKMALAYA - Presiden Joko Widodo atau Jokowi memberikan pesan kepada para Bupati.
Pesan Presiden Jokowi untuk Bupati tersebut ditujukan untuk hal mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Presiden Jokowi menyampaikan pesan untuk Bupati tersebut ketika membuka Musyawarah Nasional V Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) Tahun 2021.
Baca Juga: Pemerintah Ngotot Pindahkan Ibu Kota, Said Didu Sebut Ada 2 Kemungkinan yang Akan Terjadi
Musyawarah tersebut dihadiri oleh Ketua APKASI Abdullah Azwar Annas, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Sekretaris Negara Pratikno serta jajaran pengurus APKASI yang hadir di istana maupun melalui "video conference".
"Sekali lagi jangan anggaran di ecer-ecer, jangan disebar di seluruh pos belanja," kata Presiden Joko Widodo sebagaimana yang dikutip pikiranrakyat-tasikmalaya.com dari AntaraNews di Istana Negara Jakarta, Jumat 26 Maret 2021.
"Penting sekali, dan ini sudah saya sering sampaikan yang namanya konsolidasi anggaran harus betul-betul kita lakukan apalagi di tengah anggaran kita yang goncang seperti sekarang karena pandemi Covid-19," papar Presiden Jokowi.
Anggaran yang dimaksud Presiden Jokowi adalah rencana APBD harus dilihat secara detail.
"Yang biasa tidak buka secara detail sekarang buka secara detail, cek secara detail, kemana larinya? Outputnya apa? 'Outcome'-nya apa? Semua harus dikalkulasi, semua harus dihitung," ungkap Presiden Jokowi.
"Jangan semua dinas diberi, kita tidak punya skala prioritas, tidak tahu prioritasnya yang mana," tukas Presiden Jokowi.
Presiden Jokowi menilai hanya dua pos anggaran yang menjadi prioritas untuk tingkat kabupaten.
"Untuk kabupaten menurut saya, dua saja cukup, beri prioritas. Saya ingin semua pasar di kabupaten saya selesai dalam lima tahun kedepan ya sudah konsentrasikan anggaran itu ke sana," ucap Presiden Jokowi.
"Saya mau buka sawah baru sekian ribu hektare ya sudah konsentrasikan ke sana, 60-70 persen konsentrasikan anggaran ke sana," tegas Presiden Jokowi.
Menurut Presiden Jokowi jika para Bupati membuat prioritas anggaran hal tersebut akan membuat rakyat akan mengingat kinerja para Bupati.
"Rakyat akan ingat 'wah ini besar-besaran membuat sawah, wah ini 60 pasar di kabupaten rampung, dibangun semua'. Jangan sekali lagi semua diberikan ke dinas. Tahun depan anggaran naik 10 persen semua akan ditambah 10 persen, gak akan jadi barang percaya saya!" ungkap Presiden Jokowi.
Dengan membuat prioritas anggaran, menurut Presiden Jokowi, maka ada pengadaan barang yang dapat dilihat dan dinikmati rakyat.
"Tapi kalau di ecer-ecer setahun (anggaran) hilang, 2 tahun hilang, kok tidak kelihatan (barangnya), tahu-tahu sudah 5 tahun tidak kepilih (lagi), karena gak jelas," ucap Presiden Jokowi.
"Ini bupati kok sudah 5 tahun gak kelihatan apa-apa? Karena belanjanya di ecer-ecer di semua pos belanja," tambah Presiden.
Presiden Jokowi memberikan saran kepada para Bupati untuk hanya memberikan dua pos prioritas saja untuk dibiayai secara penuh oleh APBD.
"Cari yang benar-benar ada manfaat langsung untuk rakyat. Saya selalu sampaikan 'money follow program', anggaran harus mengikuti apa yang menjadi prioritas para bupati, penganggaran harus fokus pada hal-hal esensial yang benar-benar dibutuhkan," ungkap Presiden Jokowi.
Baca Juga: Soroti Proyek Presiden Jokowi, Susi Pudjiastuti: Selamat Datang Kembali Kejayaan Perikanan
Alasan Presiden Jokowi adalah karena baik APBD maupun APBN jumlahnya terbatas dan yang terpenting anggaran difokuskan kontrolnya.
"Dan paling penting kalau anggaran difokuskan kontrolnya mudah manajemen pengawasan gampang. Banyak bukti di lapangan manajemen pengawasan tidak ketat sehingga kualitas barang tidak baik sehingga yang baik hanya apa?," ungkap Presiden Jokowi.
"Catatan belanja yang baik, laporan yang baik tapi hasil di lapangan tidak baik dan hasilnya tidak dinikmati rakyat, ini yang harus kita hindari," kata Presiden Jokowi.***
