PR TASIKMALAYA – Ferdinand Hutahaean masih bersikeras menduga Gubernur DKI Jakarta masih ada keterkaitan dengan kasus korupsi di program rumah DP 0 Persen.
Menurut Ferdinand Hutahaean bahwa Gubernur memiliki tanggung jawab dalam mengangkat direktur utama Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Ferdinand Hutahaean juga beranggap, Gubernur juga memiliki kewenangan dan hak menerima laporan pelaksanaan proyek.
Baca Juga: Mobil Truk Muatan Makanan Terguling di Kota Tasikmalaya, Begini Kronologisnya!
Pernyataan ini disampaikan Ferdinand Hutahaean dalam cuitan Twitter @FerdinandHaean3 pada Jumat 12 Maret 2021.
Hingga Ferdinand Hutahaean bertanya dalam cuitan Twitternya.
“Menurut Anda, siapa yang menunjuk dan menentukan lokasi rumah DP 0 Persen tersebut?,” tanya Ferdinand Hutahaean seperti dikutip PikiranRakyat-Tasikmalaya.com dari akun Twitter @FerdinandHaean3.
Selain itu politisi ini juga menegaskan bahwa jabatan Gubernur ini memiliki kendali penuh dalam setiap programnya.
Gubernur juga memiliki kendali dalam menentukan orang yang akan menjalankan program tersebut.
Bahkan Gubernur juga memiliki kewenangan untuk mengatur proses pengerjaan program kerjanya dari awal hingga akhir program selesai.
Baca Juga: Susi Pudjiastuti Sebut Dirinya Beruban, Ganjar Pranowo: Halo Sobat Brondong, Minat?
Tentu bisa di pastikan bahwa Gubernur seharusnya menerima segala macam laporan yang dibutuhkan untuk kelancaran programnya termasuk laporan hambatanya.
“Gubernur adalah pemegang otoritas untuk mengangkat Dirut BUMD,” ujar Ferdinand Hutahaean.
“Menentukan program, menyediakan, mengucurkan anggaran dan mengintervensi berjalannya program serta meminta laporan tentang pekaksanaan proyek,” tambahnya.
Baca Juga: Jokowi Belum Tanggapi Masalah Demokrat, Rocky Gerung: Presiden Buta Huruf Soal Demokrasi
Meskipun sebelumnya Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri telah menegaskan bahwa KPK tidak akan pandang bulu dalam mengusut kasus korupsi pengadaan lahan di DKI Jakarta.
Menanggapi hal itu menurut Ferdinand Hutahaean bahwa publik tidak akan langsung percaya kepada KPK jika masih belum memeriksa Anies Baswedan .
“Bagaimana publik akan percaya ini pak Firli Bahuri, jika memeriksa Anies Baswedan pun @KPK_RI tidak berani?,” ujar Ferdinand Hutahaean.
Baca Juga: Ibaratkan Istana Seperti 'Titanic', Rocky Gerung: Orang Istana Happy-happy, di Bawahnya Sarang Tikus
“Tidak mungkin penyidik KPK kurang pintar tidak punya insting mengembangkan kasus seperti ini,” tambahnya.