PR TASIKMALAYA – Mardani Ali Sera menanggapi polemik soal kongres luar biasa (KLB) yang terjadi pada Partai Demokrat.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera meminta pemerintah untuk berlaku adil dan tidak menggunakan pendekatan kekuasaan.
Karena menurut Mardani Ali Sera bahwa KLB Partai Demokrat tersebut telah melanggar etika dan melakukan pelecehan hukum.
Baca Juga: Anggap KLB Partai Demokrat Langgar UU dan AD/ART Parpol, Mardani Ali Sera: Pelecehan Hukum
Pernyataan ini disampaikan Mardani Ali Sera dalam cuitan Twitter @MardaniAliSera pada, Minggu, 7 Maret 2021.
“Pemerintah harus berlaku adil, betul-betul jangan pakai pendekatan kekuasaan,” tulis Mardani Ali Sera seperti dikutip PikiranRakyat-Tasikmalaya.com dari akun Twitter @MardaniAliSera
Menurut Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKS ini bahwa KLB Partai Demokrat tersebut telah melanggar aturan.
Mardani Ali Sera menilai KLB Partai Demokrat telah melanggar kaidah dari Undang-Undang (UU) Partai Politik.
Selain itu, KLB Partai Demokrat juga telah dianggap menyalahi anggaran dasar/ anggaran rumah tangga (AD ART) partai.
“KLB tersebut beserta hasilnya telah melanggar kaidah UU Partai Politik & menyalahi AD ART Parpol,” ujar Mardani Ali Sera.
Baca Juga: Simak! Diskominfo Jabar Beri Tips Cara Mudah Buat dan Perpanjang SIM secara Online
Baca Juga: Andi Mallarangeng Bongkar Sejumlah Uang yang Dijanjikan dalam Pertemuan Rencana KLB Moeldoko
Mardani Ali Sera juga menegaskan KLB Partai Demokrat ini telah melanggar etika.
Dan juga KLB Partai Demokrat ini seolah menjungkirbalikan peraturan partai.
Bahkan Mardani Ali Sera berani menyebut KLB Partai Demokrat ini sebagai aksi pelecehan hukum.
Baca Juga: Tanggapi Cuitan Rizal Ramli, Susi Pudjiastuti: Bang, Sejarah Selalu Berulang
“Jelas melanggar etika dengan menjungkirbalikan peraturan partai, “pelecehan hukum”,” ucap Mardani Ali Sera.
Anggapan pelanggaran itulah yang menjadikan Mardani Ali Sera ikut bersuara agar Pemerintah ikut memperhatikan.
Serta harapan Mardani Ali Sera bahwa pemerintah dapat berlaku adil dari dalam menghadapi polemik Partai Demokrat.