PR TASIKMALAYA - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Andi Arief membeberkan hasil penelusuran terkait dugaan kudeta terhadap AHY.
Dikutip PikiranRakyat-Tasikmalaya.com dari cuitan @Andiarief_, Andi Arief menyebut penelusuran soal kudeta Ketum Partai Demokrat itu dilakukan kepada Kepala Staf Presiden Moeldoko.
Andi Arief mengatakan bahwa timnya mendapatkan temuan itu di Hotel The Hill di Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara.
Di samping Moeldoko, sejumlah kader pun turut hadir di tempat tersebut.
Setibanya di hotel, tim Andi Arief meminta informasi dari petugas resepsionis perihal acara yang dilakukan Partai Demokrat di sana.
Resepsionis tersebut menjawab bahwa tidak ada kegiatan dari Partai Demokrat, melainkan dari GAMKI (Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia).
Baca Juga: Kembali Sentil Anies Baswedan, Ferdinand Hutahaean: Jakarta Menjadi Bodoh karena Pemimpinnya!
Menurut petugas itu GAMKI akan melaksanakan acaranya selama tiga hari yakni pada Kamis, Jumat, dan Sabtu.
Tim pun melakukan pemeriksaan terhadap daftar tamu yang datang dari luar kota dan menemukan sederet nama yang dikenali.
"Ditemukan sejumlah nama-nama seperti: Jhoni Allen, Nazarudin, Marzuki Ali, Moldoko, Darmizal, Ahmad Yahya, Max Sopachua, dan lain-lain," tulis Andi.
Baca Juga: Pembaruan Kebijakan, WhatsApp Tegaskan Akan Blokir Pengguna yang Tidak Memberi Persetujuan
Resepsionis menyebut bahwa Jhoni Allen belum Check In karena direncanakan pada hari Jumat.
Namun pada pukul 00.00 WIB, ajudan Jhony, yaitu Roy Simanjuntak bersama Ketua GAMKI Sumut, Landen Marbun, tengah meninjau ruang acara.
Di samping itu, di lokasi tersebut pun belum tampak atribut Partai Demokrat.
Kemudian, dari daftar tamu pun tidak ditemukan nama para Dewan Pimpinan Cabang di seluruh wilayah di Sumatera Utara.
"Kalau ada nama-nama bukan mantan pengurus yang sudah tidak menjabat lagi di dpd dan DPC beberapa provinsi dan kabupaten," kata Andi Arief.
"Seperti yg pernah kami sampaikan Pak Moeldoko akan menggunakan cara gila-gilaan," ungkapnya di cuitannya siang ini, Kamis, 4 Maret 2021.
"Yang penting ada KLB tanpa izin majelis tinggi dan mengjkutsertakan peserta ilegal," imbuh Andi Arief.
***